Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gencar melakukan penghematan anggaran demi merealisasikan target pembangunan infrastruktur.
Sejumlah kebijakan penghematan anggaran pun dilahirkan. Yang paling menonjol adalah pengurangan subsidi BBM, pengurangan anggaran rapat dan pengurangan anggaran perjalanan dinas, alhasil sektor perhotelan kena dampak paling besar.
"Dengan itu, para pengusaha dewasa ini ada yang kena, minta maaf yang kena. Pasti ada yang kena penghematan itu, tapi jangan lihat jangka pendek kayak makan obat, jangan lihat pahitnya obat, tapi jangka panjangnya untuk kesehatan negeri," katanya saat membuka Rapimnas Kadin 2014 di Jakarta, Senin (8/12/2014).
Dana hasil penghematan anggaran bakal dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebagai alat penggerak roda perekonomian. JK mengajak kalangan dunia usaha untuk mendukung upaya pemerintah menyehatkan anggaran tersebut.
"Jadi setiap kebijakan pasti ada yang kena tidak semua enak, harus dipahami seperti itu. Mari kita buat baiknya negeri ini," jelasnya.
Pemerintah punya dua kekuatan besar dalam mewujudkan hal tersebut yakni anggaran dan kebijakan. APBN beberapa tahun terakhir mengalami defisit sehingga dana pembangunan menurun drastis menjadi 10% dari APBN dari sebelumnya 20% dari APBN.
Sedangkan dari sektor kebijakan, pemerintah berkomitmen untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur dua kali lipat. Selain itu juga akan mempermudah perizinan dalam menjalankan usaha.
Beragam proyek besar menjadi kesempatan dan tantangan pengusaha. Salah satunya pembangkit listrik 35.000 MW senilai Rp400 triliun yang ditarget rampung dalam waktu tiga tahun. Artinya ada Rp100 triliun per tahun yang bisa disabet oleh dunia usaha.
