Bisnis.com, MANOKWARI—Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat menyebutkan masih terdapat uang tak layak edar senilai Rp7 miliar di Kabupaten Manokwari.
“Data itu baru sejak BI beroperasi [di Papua Barat] sejak 14 November 2014, kalau kami hitung setiap hari ada sekitar Rp540 juta uang tidak layak edar,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua Barat Henri N. Tanor, di Manokwari, Rabu (3/12/2014) malam.
Dia menambahkan uang yang sudah tidak berlaku pun masih ditemukan di beberapa wilayah di Papua Barat. Jumlah itu masih bisa bertambah lantaran Kanwil BI Papua Barat belum mampu menjangkau semua kabupaten yang ada.
Menurutnya salah satu prioritas utama BI Kanwil Papua Barat ke depan adalah penyediaan uang layak edar dalam berbagai jenis pecahan untuk menunjang transaksi di wilayah setempat.
“Kami juga akan benahi dari dalam seperti penyediaan mobil kas keliling serta memperbanyak sosialisasi, itu harus sampai ke wilayah-wilayah terpencil.”
Dia berharap kehadiran Bank Indonesia di Papua Barat akan melancarkan transaksi lantaran kas terpenuhi. Dia mengakui sejumlah bank masih kerap kerepotan melayani penarikan tunai dalam jumlah besar oleh nasabah karena kas harus didistribusikan dari Papua.
“Sering terjadi menjelang hari raya, bank harus menunda pembayaran, mereka ambil dari jarak jauh akan jadi biaya lagi,” kata Henri.
Dia menuturkan saat ini terdapat 26 kantor cabang bank di Papua Barat. Sebanyak 11 kantor di antaranya berada di Kabupaten Manokwari.
Masih terdapat dua kabupaten dari total 13 kabupaten di Papua Barat yang belum terjamah kantor bank.
Meski begitu Henri menegaskan pertumbuhan industri perbankan di Papua Barat sejauh ini cukup menjanjikan.
Hingga kuartal III/2014, katanya, total aset perbankan di wilayah tersebut sudah mencapai Rp13,58 triliun.
Adapun total dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit pada periode yang sama masing-masing tercatat Rp12,43 triliun dan Rp8 triliun.
“Non performing loan (NPL) juga hanya 2,03%, ini sangat bagus,” katanya.
Henri menambahkan hingga kuartal III/2014 giro masih mendominasi komposisi DPK di Papua Barat, dengan total mencapai Rp5,52 triliun, sedangkan tabungan dan deposito masing-masing Rp4,41 triliun dan Rp2,5 triliun.
Berdasarkan kondisi tersebut dia optimistis ke depan sistem pembayaran nontunai akan berkembang pesat di Papua Barat.
Sejauh ini Kanwil BI Papua Barat baru menyediakan fasilitas warkat kliring antarbank. Rencananya BI segera mendukung transaksi kliring maupun real time gross settlement.
“Sudah ada kesepakatan dari perbankan di Manokwari untuk transaksi nontunai, kami minta segera melengkapi persetujuan dari direktur masing-masing,” ujar Henri.
Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi mengatakan kehadiran Bank Indonesia di wilayahnya akan membantu perekonomian dan memperkuat iklim investasi.
Menurutnya selama ini transaksi kerap terhambat karena harus menunggu pengiriman uang dari Papua.
"Dengan kehadiran BI di sini penyaluran uang jadi lebih cepat," katanya.
