Bisnis.com, ENTIKONG--Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berjanji segera menuntaskan seluruh masalah yang muncul di perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan menggelar rapat gabungan dengan sejumlah kementerian teknis.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan MPR akan mengadakan seluruh kementerian terkait dengan perbatasan, perdagangan lintas batas, tenaga kerja, dan kehutanan agar masalah di Entikong yang berbatas darat dengan Distrik Tebedu, Serawak, Malaysia segera tuntas.
“Rapat gabungan yang akan digelar dengan kementeran teknis tersebut diharapkan mampu mencari jalan keluar terkait dengan sejumlah masalah yang selama ini ada di Entikong,” katanya saat mengadakan dialog dengan warga entikong di Kantor Unit Pengelola Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Kamis (27/11/2014).
Saat berdialog, Zulkifli didampingi oleh seluuh wakilnya antara lain Oesman Sapta Odang, Mahyudin, EE Mangindaan dan Hidayat Nur Wahid, serta sejumlah anggota DPD dan DPR yang berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Barat.
Menurutnya, banyak masalah yang saat ini muncul di entikong a.l. terkait dengan kejelasan status kepabeanan, penuntasan masalah ekspor dan impor yang tidak legal, kepastian status hukum warga perbatasan, serta kepastian penanggungjawab Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diberikan kepada pusat atau daerah.
Warga perbatasan, lanjutnya, melalui Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Bupati Sanggau Paulus Hadi, serta Ketua Dewan Adat Dayak Damianus sudah memberikan surat yang berisi sejumlah permasalahan yang harus segera dituntaskan.
Sebelumnya, dalam dialog, selain hal d iatas, baik Paulus Hadi, maupun Damianus menyoal hal yang beragam. Cornelis menyoal permintaan warga kepada pemerintah pusat untuk segera memperbaiki jalan nasional yang biasa disebut Malindo.
Paulus menyoal tentang memodernisasi pintu perbatasan Entikong. “Border atau pintu batas di Entikong sudah dibangun sejak 1991. Kondisi mulai dibangun ya seperti itu, masih tradisional sekali. Sangat berbeda dengan punya malaysia yang sudah modern.”
Pintu milik Malaysia, jelasnya, sistem keimigrasian dan kepabeanannya sudah terintegrasi dengan baik. “Untuk itu, pemerintah daerah meminta kepada pemerintah pusat untuk segera membangun atau memperbaiki infrastruktur pintu batas di Entikong.
