Bisnis.com, JAKARTA--Jusuf Kalla menegaskan wacana Musyawarah Nasional (Munas) tandingan merupakan efek ketidakpercayaan terhadap rencana gelaran Munas di Bali pada 30 November-3 Desember 2014.
Menanggapi kisruh yang membelit internal Partai Golkar, JK meminta proses Munas diputuskan secara demokratis, transparan, dan sesuai dengan AD/ART partai.
"Harus terbuka untuk siapa saja untuk maju menjadi calon," ujarnya di kantor Wakil Presiden, Rabu (26/11).
Terkait wacana elit partai yang ingin menggelar Munas tandingan, JK menilai hal itu merupakan efek ketidakpercayaan atas rencana Munas yang digelar kubu Aburizal Bakrie.
"Tentu itu efek daripada kurang kepercayaan dan itu kita pahami dulu. Namun, Golkar harus tetap bersatu karena kalau Golkar pecah, ini juga tentu membahayakan situasi perpolitikan kita di dalam negeri," tuturnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini telah mengaku telah berkomunikasi panjang lebar dengan Ketum Golkar Aburizal Bakrie. Dalam pembicaraan tersebut, JK menegaskan agar kepentingan kedua belah pihak yang berseteru harus diakomodir dalam Munas.
Panitia Munas yang telah terbentuk, lanjutnya, harus mengupayakan jalan tengah penyelesaian konflik. Hal tersebut diakui bukan hal yang mudah dan memutuhkan waktu yang cukup panjang.
"ita minta agar itu bisa diberikan waktu, jangan sekarang tanggal 30 November. Karena tidak mudah. Namun demikian, tentu perubahan itu nanti kita bicarakan lagi," tutur JK.
Kalla juga meminta agar sistem pemilihan Ketum baru Golkar dilaksanakan dengan cara demokratis. Misalnya, dengan mekanisme voting tertutup.
"Tentu saya sudah bicara tadi Ical, panjang lebar, bahwa harus dia menjamin itu terjadi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
