Bisnis.com, JAKARTA -- Tiga Fraksi pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) a.l. PDIP, PKB, dan Partai Hanura belum menyetorkan seluruh nama-nama legislator pada alat kelengkapan dewan (AKD) secara lengkap dalam rapat paripurna bersama setelah kesepakatan islah dengan Koalisi Merah Putih (KMP) tercapai.
Aria Bima, Politikus PDIP, mengatakan PDIP hanya menyerahkan sebagian nama-nama saja dalam rapat paripurna bersama a.l. untuk badan legislasi. Adapun untuk nama-nama komisi, PDIP akan menyerahkan setelah DPR merevisi UU No. 17/2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR No.1 tentang Tata Tertib (Tatib).
"Itu sesuai dengan kesepakatan islah yang dicapai kemarin. Dalam kesepakatan, nama-nama dari KIH akan dimasukkan setelah Badan Legislasi mengubah UU dan tatib itu," katanya saat menyampaikan pendapat dalam rapat paripurna di Nusantara II, Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (18/11/2014).
Bambang Wuryanto, Sekretaris Fraksi PDIP, mengatakan bukan hanya PDIP, tapi Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Hanura juga bersikap seperti itu. "Kita serahkan nama-nama untuk baleg dulu," katanya.
Alhasil, rapat yang dipimpin langsung oleh Setya Novanto itu hanya menetapkan nama-nama legislator untuk AKD badan dari PDIP, PKB, PPP, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Adapun untuk komisi hanya ditetapkan dari PPP dan Partai Nasdem.
"Kami meminta Fraksi PDIP, PKB, dan Partai Hanura segera untuk menyerahkan nama-nama legislatornya untuk masuk dalam AKD. Ketiga fraksi itu bisa menyerahkan secara tertulis saja. Ini untuk mempercepat kerja DPR," kata Setya usai mengetok palu tanda disahkannya nama-nama itu.
Rapat paripurna pengesahan nama-nama legislator pada AKD yang dihadiri oleh 402 anggota DPR itu, tidak berlangsung lama. Selanjutnya, membahas tentang rancangan peraturan terkait tenaga ahli dan staf administrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
