Bisnis.com, MANADO—Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meminta Komite I DPD-RI memperhatikan nelayan yang tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan Filipina.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Djouhari Kansil menuturkan nelayan di wilayah perbatasan sering dihadapkan dengan kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Selain harganya mahal, mereka sulit untuk memperolehnya.
“Masalah tersebut sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat, tetapi belum memperoleh hasil yang maksimal. Kami selalu dihadapkan dengan masalah klasik tersebut,” katanya seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Sulut, Jumat (14/11/2014).
Menurut Djouhari, permasalahan lain yang dihadapi warga Sulut saat ini adalah penerangan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih terus mengalami pemadaman secara bergilir.
Di samping itu, sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur berupa dermaga masih perlu ditambah, terutama di daerah kepulauan.
Komite I DPD-RI melakukan kunjungan ke Pemprov Sulut yang diterima langsung oleh Wagub Djouhari, Kamis (13/11/2014) kemarin.
Wakil Ketua Komite I DPD-RI Benny Ramdhani berjanji aspirasi warga Sulut akan diperjuangkan oleh Komite I saat pertemuan dengan pemerintah pusat nanti.
“Kami telah berkomitmen setiap aspirasi warga harus dinomorsatukan untuk diperjuangkan, karena masalah BBM, pendidikan, kesehatan, dan infarstruktur merupakan palayanan dasar kepada masyarakat yang ada di daerah,” tuturnya.
