Bisnis.com, BANDUNG--Komisi III DPRD Jawa Barat meminta Pemprov Jabar mulai menyikapi secara serius kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan melakukan evaluasi total.
Ketua Komisi III DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan permintaan ini lahir setelah pihaknya menggelar rapat perdana dengan seluruh BUMD yang ada yakni Bjb, PT Jasa Sarana, PD Agronesia, PD Jawi, PT Jamkrida Jabar, PD Agro Jabar, PT Tirta Gemah Ripah dan PD Agrobisnis dan Pertambangan (PDAP) pekan lau.
Dalam pertemuan tersebut masing-masing perusahaan memaparkan rencana bisnis serta evaluasi kinerja 2014. Saat Komisi III masuk ke bagian evaluasi, Didin mencatat kondisi BUMD yang ada tidak seluruhnya sehat. “Macam-macam, ada yang untung, ada yang merugi terus,” katanya pada bisnis di Bandung, Minggu (9/11/2014).
Melihat kondisi ini, Didin menilai Pemprov secara khusus harus segera menyikapi kinerja BUMD yang sudah tidak memberikan keuntungan. Dia menunjuk PDAP yang belum juga ditutup meski sudah disepakati bersama dengan dewan setahun lalu. “Ini BUMD yang hidup segan mati tak mau, kalau dibiarkan begini konsekuensinya hutang bisa bertambah misalnya, karena diberi modal sudah tidak mungkin,” ujarnya.
Didin menilai keberadaan Biro Investasi dan BUMD yang baru dibentuk juga didorong lebih tegas dan berani dalam melakukan evaluasi kinerja BUMD berikut direksinya.”Kita ingin mekanisme punishment dan reward itu berjalan, kalau tidak untung terus tidak mencapai target kenapa direksinya harus dipertahankan?” tegasnya.
Biro Investasi dan BUMD menurutnya bisa menegaskan hal ini dengan menerapkan fakta integritas yang harus ditandatangani direksi BUMD.Didin menilai jika fakta tersebut sudah diteken bersama, maka jika kinerja tak tercapai Pemprov tinggal melakukan pergantian dengan direksi yang lebih profesional.“Buat apa direksi bertahan kalau tidak mencapai target,” ujarnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku ke depan kinerja akan terus ditingkatkan dan diawasi penuh oleh Biro Investasi dan BUMD. Menurutnya biro tersebut dituntut bisa memberikan jalan keluar sejumlah persoalan yang mendera BUMD. “Sehingga bumd bisa maju cepat akselerasi perkonomian, ketika ada persoalan cepat diselesaikan," katanya.
Tak hanya mengawasi BUMD yang sudah ada, pihaknya menaksir kerja berat akan kembali bertambah karena Pemprov tengah menggenjot lahirnya 4 BUMD baru yakni PT BIJB, PT Agro Jabar, PT Migas Hulu dan Migas Hilir.
Gubernur mengaku pelaksanaan tugas di diserahkan langsung pada biro yang bersangkutan. Dia hanya meminta agar tugas yang diberikan secara admnistrasi bisa dikelola dengan baik. Biro investasi dan BUMD menurutnya juga akan melakukan kajian terkait kinerja BUMD. “Mudah-mudahan ke depan berkembang dengan baik,” katanya.
Kepala Biro Investasi dan BUMD Setda Jabar Sonny Samsu Adisudarma mengatakan saat ini BUMD non perbankan milik Pemprov hanya menyumbang 14% deviden ke kas daerah. “Paling besar dan mayoritas deviden yang masuk masih dari Bank Jabar,” katanya.
Pihaknya mengaku akan terus memacu kinerja BUMD yang ada meski rata-rata bisnis yang dilakukan mereka adalah bisnis yang prospeknya jangka panjang. Rencana kenaikan keuntungan sudah disepakati oleh BUMD yang ada. “Dalam raker BUMD 2014, ditargetkan pada 2015 signifikan akan ada penguatan keuntungan rata-rata di atas 10%,” katanya.
