Wapres Imbau Menteri Serahkan Laporan Harta Bulan Ini

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau para menteri Kabinet Kerja segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
‎
"Menyusun itu panjang dan tebal. Baru seminggu menteri itu," kata Kalla di kantor Wapres, Rabu (5/11).

Kendati demikian, JK berharap para menteri segera memenuhi kewajiban tersebut. "Harus bulan ini lah," imbuhnya.

Kewajiban menteri menyerahkan LHKPN diatur dalam Undang-Undang No. 30/2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta Keputusan KPK No. KEP.07/KPk/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman LHKPN.

Hingga hari ini, baru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi yang menyerahkan LHKPN kepada KPK.

Sedangkan 33 menteri lain yang masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK belum menyerahkan LHKPN.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku belum menyerahkan LHKPN karena sibuk mengurus pekerjaan barunya.

"Tidak ada kesulitan, hanya belum sempat melengkapi data-data. Form-nya sudah ada tinggal diisi," kata Rini.

Rini menuturkan akan memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan tersebut pada minggu depan.