DUALISME DPR: PDIP Berharap MPR 'Damaikan' KMP dan KIH

Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Ahmad Basarah berharap pimpinan MPR berperan dalam mendamaikan kekisruhan yang terjadi di lembaga DPR.

"Terkait kekisuruhan, pimpinan MPR harus keluar dari pemikiran normatif dan saya mengimbau untuk segera menggunakan pasal 28 Tatib MPR ayat (1), yaitu pimpinan MPR berwenang mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden," katanya dalam diskusi bertajuk Peran MPR Kedepan di Gedung MPR, Jakarta, Senin (3/11/2014)

Basarah mengatakan karena terjadi kekeliruan praktik demokrasi, seharusnya pimpinan MPR melakukan inisiatif mengundang Presiden, pimpinan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) untuk duduk bersama, dan kembali ke Pancasila.

Menurutnya, dengan peran itu MPR bisa menempatkan dirinya sebagai brahmana.

"Saya rasa ini prakasa yang baik, atas perintah Pasal 28 Tatib MPR, karena itu MPR tidak lagi melaksanakan fungsi normatif tapi juga fungsi lainnya," ujar dia.

Basarah yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P mengatakan MPR harus hadir di saat konflik dan negara diwakili MPR harus hadir.

Karena itu dia berharap MPR dapat hadir sebagai lembaga untuk duduk bersama-sama dalam rangka evaluasi penyalahgunaan praktik demokrasi.

"Sejauh ini MPR masih dapat menjaga marwahnya dan masih menjadi lembaga tertinggi negara," katanya.

Dia menilai MPR sebagai lembaga tinggi negara, pada periode di masa transisi politik, dirasakan ada yang hilang, sebagai pengayom dan lembaga sebagai fasilitas politik.

Menurut dia, masyarakat merasakan kehilangan figur almarhum Taufik Kiemas yang melampaui tugas-tugasnya, dan mampu memediasi pihak-pihak yang berkonflik.

"Hal-hal seperti ini bangsa Indonesia membutuhkan 'ice breaker' dan perajut perekat bangsa. Bagaimana pak Zul (Zulkifli Hasan) keluar dari peran MPR tapi mencari jalan keluar atas tensi politik sekarang ini," katanya.

Dia berharap MPR dapat mengayomi lembaga lain, dan diperlukan tokoh-tokoh pimpinan yang mampu keluar dari formil serta mampu mencari jalan keluar dari hal yang terjadi di DPR.

Menurut dia, diharapkan muncul kembali tokoh seperti almarhum Taufik Kiemas yang mampu menjadi tokoh penengah.