Bisnis.com, JAKARTA -- Fraksi-fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merasa keberadaannya tidak dianggap di dalam lembaga legislatif, sehingga harus membuat kepengurusan DPR tandingan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan pihaknya beserta empat fraksi anggota KIH lain seolah hanya sebagai pekerja outsourcing karena tidak dilibatkan dalam setiap agenda parlemen.
"Masa (Koalisi Merah Putih) bisa nyaman berjalan cuma berlima saja. Sementara yang berlima lain (KIH) hanya outsourcing. Ini seperti kartel politik saja. DPR ini lembaga negara, bukan kartel," kata Effendi, Sabtu (1/11/2014).
Namun demikian, Effendi tidak berkenan jika kepengurusan DPR bentukan KIH disebut sebagai DPR tandingan.
Menurutnya, pembentukan struktur tersebut hanyalah sebuah tindak lanjut dari sikap mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR yang ada.
Menurutnya, kisruh di parlemen ini akan berhenti jika KIH dan KMP melakukan sebuah komunikasi politik dengan suasana yang kondusif, tidak disertai dengan emosi.
"Langkah konkretnya lobi-lobi, kami terbuka komunikasi dengan KIH. Masalah ini selesai ya jika komposisi di parlemen proporsional," ujarnya.
Effendi menjelaskan, sesuai dengan hasil pemilu legislatif dan peta politik saat pemilu presiden lalu, seharusnya komposisi struktur di parlemen bisa dibagi, yakni KMP 55%-56% dan sisanya KIH, untuk 63 posisi di parlemen, baik posisi di komisi maupun alat kelengkapan dewan.
Sementara KMP hanya menawarkan lima kursi pimpinan di komisi dan alat kelengkapan dewan untuk KIH.
Tawaran ini menurut Effendi tidak proporsional. "Itu penghinaan. Lebih baik perang. Harus proporsional pembagiannya," tegasnya.
