Bisnis.com, SEMARANG – Dualisme di Dewan Perwakilan Rakyat dengan dibentuknya DPR tandingan dinilai justru menghambat kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengatakan dengan adanya DPR tandingan seperti ini, pemerintahan Jokowi tidak bisa 'move on' menjalankan program-programnya.
“ Untuk menjalankan program, kan butuh anggaran, butuh persetujuan DPR," katanya, seperti dikutip Antara, Jumat (31/10/2014).
Pada akhirnya, kata dia, eksekutif yang akan merasakan dampak dengan adanya permasalahan yang terjadi di DPR yang berujung pada pembentukan DPR tandingan oleh para anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Menurut pengajar FISIP Undip tersebut, dualisme di DPR dalam jangka pendek akan memengaruhi kemampuan pemerintah menjalankan program-programnya yang membutuhkan anggaran dengan persetujuan DPR.
"Pembentukan DPR tandingan sendiri berada di luar koridor hukum. Saya menilai DPR tandingan kurang pas karena tidak ada dasar hukumnya. Semestinya, 560 anggota DPR merupakan satu kesatuan," tegasnya.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah Jokowi perlu berkomunikasi dengan DPR dalam menjalankan program-programnya, tetapi dengan adanya dualisme di DPR tentunya akan menyulitkan langkah-langkah pemerintah.
"Sekarang kalau Jokowi mau rapat dengan DPR, mau rapat ke mana? Kan aneh. Kalau 'double' DPR seperti ini, kan sulit juga meski DPR yang sah secara hukum tetap yang dipimpin oleh Setya Novanto," katanya.
Oleh karena itu, Teguh mengingatkan para tokoh-tokoh utama partai politik, seperti Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto "turun tangan" dan bertemu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di DPR.
Senada dengan itu, Susilo Utomo yang juga pengamat politik Universitas Diponegoro mengatakan bahwa dualisme di DPR akan berimbas pada kinerja kementerian-kementerian, terutama yang nomenklaturnya berubah.
"Kalau kementerian yang nomenklaturnya tetap masih bisa bekerja, kementerian-kementerian kabinet Jokowi-JK yang nomenklaturnya berbeda dari sebelumnya kan tidak bisa bekerja kalau seperti ini," katanya.
Susilo juga menyarankan agar tokoh-tokoh utama parpol mau bertemu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tubuh DPR, seperti Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, dan Surya Paloh.
"Kalau tokoh-tokoh utamanya sudah bertemu, sudah 'berdamai', masa anak buahnya masih saja berseteru? Ya, kebekuan komunikasi yang terjadi di kalangan elite parpol sudah saatnya dicairkan," kata Susilo.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
