Pertanyaan kunci untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah, apa haluan politik kabinet pemerintahan baru? Pertanyaan ini penting karena krisis pemilihan menteriuntuk formasi kabinet Jokowi menimbulkan keraguan rakyat akan terlaksananya program Nawa Cita, khususnya yang berkaitan dengan agenda rejeki rakyat yaitu reforma agraria.
Pos kementerian yang terkait pelaksanaan reforma agraria yaitu: Agraria, ESDM, Kemenko Maritim, Pertanian, Kehutanan, Menko Perekonomian, dan Kementerian Keuangan adalah penanda awal apakah pemerintahan Jokowi-JK akan berhasil menjalankan reforma agraria demi keadilan sosial dan kemakmuran bersama.
Kunci syarat orang-orang yang mengisi pos urusan Agraria atau Sumber Daya Alam itu adalah punya rekam jejak kesejarahan, apakah pernah terlibat dalam urusan menyelamatkan rejeki rakyat. Dan tentu saja pernah berperan dan berpihak pada rakyat terkait persoalan konflik agraria dan reforma agraria.
Jangan sampai yang mengisi pos kementerian agraria juga pernah terlibat dalam perampasan tanah rakyat.
Kedua, Kebutuhan akan kemampuan memimpin kementerian pos agraria agar dapat sinkron dengan kehendak tujuan program Nawa Cita. Baiknya serahkan pos kementerian terkaitagraria/sumber daya alam kepada ahlinya karena menyangkut ekonomi rakyat.
Ketiga, punya pemahaman yang utuh mengenai akar persoalan agraria berupa ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, dan pemahaman akan pelakasanaan reforma agraria.
Jika syarat itu tak terpenuhi maka persoalan dasar terkait agraria akan bertambah dan berserakan tak terselesaikan. Jika politik kabinet tidak berpihak pada reforma agraria, maka bisa dipastikan perampasan tanah rakyat akan meningkat tajam dan konflik agraria makin meluas dan merebak.
Akan terjadi kerawanan sosial, tak terwujudnya kedaulatan pangan dan energi. Untuk melaksanakan Nawa Cita agar tidak direduksi, maka Jokowi harus tetap konsisten dengan tidak mudah dibujuk dan dirayu oleh kelompok- kelompok pemodal yang ingin membelokkan Nawa Cita seperti yang dijanjikan kepada rakyat.
Pengirim
Galih Andreanto
Kepala Departemen Kampanye & Kajian
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
