Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyebutkan bahwa kesenjangan ekonomi harus segera ditangani pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebab kalau dibiarkan akan makin melebar antara yang miskin dan kaya.
“Konon pertumbuhan 5,5% - 6%. Tapi kenyataannya, yang tumbuh semakin tumbuh. Yang miskin, makin miskin, masih 30 jutalah. Saya yakin itu mayoritas warga NU,” katanya pada jumpa pers persiapan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di gedung PBNU, Kamis (23/10/2014).
Menurut kiai yang akrab disapa Kang Said tersebut, kesenjangan ekonomi tersebut akan dibahas pada Komisi Rekomendasi di Munas dan Konbes di Gedung PBNU pada 1-2 November 2014.
Kang Said juga meminta Jokowi-JK untuk menepati janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye, “Itu ditunggu oleh masyarakat realisasinya,” katanya didampingi Ketua PBNU Arvin Hakim Toha dan Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra.
Kang Said menambahkan NU juga akan meminta pemerintah untuk menindak tegas kelompok-kelompok radikal. Menurut dia, Indonesia terlalu terbuka, sehingga mudah sekali lahir kelompok radikal yang aneh bagi umat Islam. Kelompok yang tidak diterima budaya masyarakat Indonesia.
“Terus terang saja itu Islam Wahabi. Islam yang anti Isra’ Mi’raj, Maulid Nabi, tawasul, tahlilan. Itu aneh bagi Islam Indonesia,” tegasnya. NU juga akan menolak dan mengutuk gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia, meskipun niatnya akan membangun kekhilafahan Islam.
Pada kesempatan itu, Kang Said juga menyinggung perihal tempat pelaksanaan Munas dan Konbes. “Kenapa di gedung PBNU?” tanyanya. Kemudian dia menjawabnya sendiri karena ingin memaksimalkan fungsi gedung tersebut.
Menurut dia, pembukaan akan dilakukan di halaman gedung PBNU. Berbeda dengan tahun sebelumnya, masjid PBNU bernama An-Nahdlah sudah diperluas. “Sudah luas, cukup pakai tenda dan masjid,” katanya. Di lantai 8 bisa muat 200 orang. Ruang-ruang lain bisa digunakan untuk rapat komisi-komisi.
