Bisnis.com, DENPASAR—Bank NTB dituntut memenuhi modal inti yang sudah dijanjikan kepada pihak regulator.
Bank NTB terancam kehilangan layanan cash management system apabila hingga akhir tahun tidak kunjung memenuhi persyaratan modal inti Rp780 miliar seperti yang dijanjikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTB Yusri mengungkapkan modal inti Bank NTB per September 2014 masih di kisaran Rp622 miliar, sehingga butuh tambahan sekitar Rp158 miliar.
Regulator berharap pemegang saham segera menambah setoran modal agar modal inti Bank NTB semakin besar.
“Pemegang saham sudah berkomitmen tambah modal, itu [tambahan modal inti] supaya segera dipenuhi sesuai janjinya menyetorkan modal tambahan,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (22/10).
Menurutnya, jika sampai tenggat waktu 31 Desember 2014, tambahan modal tidak direalisasikan, regulator akan menghentikan layanan cash management sistem.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa layanan itu sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh bank kategori BUKU II, sedangkan bank milik pemda itu masih kategori BUKU I.
Kendati mengancam akan menghentikan, regulator optimis bank tersebut akan memenuhi persyaratan modal inti sebelum tenggat waktu.
Pasalnya, pada awal tahun ini, pemegang saham sudah menyatakan komitmennya untuk menambah permodalan sebagai upaya menembus target modal inti Rp1 triliun hingga 2016.
Rencananya, sumber setoran modal itu berasal dari laba ditahan Bank NTB pada 2013 yang senilai Rp106 miliar.
Sementara, sisa kekurangan dana akan dicairkan dari laba ditahan pada tahun ini.
Yusri berharap rencana itu dapat segera direalisasikan demi memenuhi permodalan inti bank yang identik dengan logo biru itu.
Pasalnya, penguatan modal inti merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi, apalagi bank itu menargetkan modal inti Rp1 triliun pada 2016 mendatang.
“Kami sudah pernah mendapatkan komitmen dari Gubernur NTB sebagai pemegang saham, tetapi kami rasa penting segera direalisasikan, karena sudah sisa dua bulan dan itulah yang diharapkan segera terjadi,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Komari Subakir menegaskan pemegang saham berkomitmen menyetor tambahan modal inti. Dana itu pun sebetulnya sudah ada, tetapi belum dapat dicairkan, karena masih diproses.
Lebih lanjut dijelaskan ada deviden 2013 senilai Rp106 miliar yang ditahan dan rencananya disetorkan kembali sebagai modal. Namun, kendati sudah disetujui oleh legislatif, tetap saja dana itu tidak dapat langsung dicairkan, lantaran menunggu hasil pengesahan peraturan daerah.
“Sedang proses, pada intinya DPRD sudah setuju dan uangnya tetap di kami, hanya pemanfaatannya secara resmi belum bisa masih menunggu pengesahan perda,” tuturnya.
Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, hingga akhir Juni 2014, total aset Bank NTB mencapai Rp5,99 triliun, dengan total dana pihak ketiga (DPK) Rp4,77 triliun. Adapun total kredit yang disalurkan mencapai Rp3,69 triliun, dan laba setelah pajak Rp106,24 miliar
Komposisi pemegang saham adalah Pemprov NTB sebesar 43,9%, serta pemerintah kabupaten dan kota 56,1%.
