Bisnis.com, PEKANBARU - Pengusaha rotan di Riau meminta Pemprov Riau mengeluarkan kebijakan wajib pakai produk olahan rotan bagi industri perhotelan di Bumi Lancang Kuning tersebut.
Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) Riau Siswo Pranoto mengatakan omset penjualan produk rotan di Riau pada saat ini turun hingga 30%. Hal tersebut disebabkan berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan produk mebel dari rotan.
“Sepinya permintaan membuat omset kami turun menjadi Rp10,5 juta per bulan dari yang sebelumnya bisa mencapai Rp15 juta per bulan,” katanya di Pekanbaru, Selasa (21/10/2014).
Siswo menuturkan masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan mebel dengan bahan baku kayu, karena harganya yang lebih murah. Untuk itu, pemerintah daerah harus secara aktif ikut mendorong penggunaan produk rotan.
Menurutnya, minimnya permintaan produk rotan di Riau membuat pengusaha rotan di wilayah tersebut berkurang menjadi sekitar 30 orang. Saat ini, pengusaha rotan hanya mengandalkan penjualan dari keranjang dan parsel yang ramai menjelang hari raya dan tahun baru.
“Kebanyakan pengusaha rotan di Riau beralih menjadi pegawai kembali, karena industri rotan kurang mendapat dukungan,” ujarnya.
Minimnya bahan baku dan sulitnya akses pendanaan menjadi kendala tersendiri bagi pengusaha rotan mengembangkan usahanya. Pemerintah daerah selama ini hanya fokus memberikan pelatihan untuk mempersiapkan pengusaha lokal menghadapi masyarakat ekonomi Asean.
“Pelatihan memang perlu, tetapi masalah utama kami selama ini adalah lamanya proses pendanaan dari lembaga pembiayaan untuk mengembangkan usaha,” ucapnya.
Raja Indra Bangsawan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), mengatakan pemerintah daerah telah menempatkan petugas di setiap kecamatan untuk menjadi fasilitator antara pelaku UMKM dengan pihak terkait.
Pemerintah Riau juga membangun pusat layanan usaha yang di dalamnya terdapat unit konsultasi UMKM untuk mempermudah pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Selain itu, dia juga mengaku terus membantu UMKM memperluas pasarnya dengan mengikutsertakan pengusaha ke dalam pameran di daerah lain.
“Kami terus mendorong agar UMKM dapat dikelola secara profesional dan membantu mereka memperluas pasarnya,” katanya.
Hingga saat ini, Pemerintah Riau telah mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp4,4 triliun kepada 170.000 pengusaha. Jumlah tersebut masih ditambah dengan kredit UMKM yang disalurkan seluruh perbankan yang beroperasi di Riau.
Meski demikian, baru sekitar 45% dari total 525.176 UMKM yang ada di Riau memanfaatkan pendanaan dari perbankan. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya memberikan pelatihan mengenai administrasi laporan keuangan, agar UMKM lebih bankable.
Raja Indra juga meminta pelaku usaha memanfaatkan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebagai penjamin kredit yang disalurkan kepada UMKM, sehingga UMKM yang layak mendapatkan kredit tidak lagi terganjal dengan persoalan jaminan.
