Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengedepankan empat kriteria utama kepada presiden terpilih Joko Widodo sebagai panduan dalam memilih Menteri Kelautan.
Dalam siaran persnya, Sabtu (18/10/2014), disebutkan empat kriteria tersebut a.l memahami dan sanggup menjalani mandat UUD 1945 sesuai tupoksinya, memiliki rekam jejak yang baik, memahami persoalan nelayan, perempuan nelayan dan petambak, serta memiliki kesanggupan untuk mengatasinya dalam bentuk program dan alokasi anggarannya.
Terakhir, tidak pernah terlibat dalam perumusan kebijakan kelautan dan perikanan nasional yang terindikasi kuat memihak kepentingan asing.
Untuk diketahui, dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, arah kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dinilai masih memihak kepentingan asing. Misalnya dengan dibolehkannya alih muatan di tengah laut (transhipment) dan pengecualian tuna untuk langsung diekspor, pemberian izin lokasi dan izin pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada asing seperti yang terjadi di Gili Sunut, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Persoalan lain yang juga belum teratasi adalah nihilnya sarana mobilisasi warga antarpulau, khususnya di Indonesia bagian timur. Kemudian, pencurian ikan, penggusuran masyarakat pesisir untuk didirikan permukiman mewah dan berbayar, pencemaran laut, dan kapasitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang lemah dan tumpah-tindih.
Empat kriteria utama di atas harus dipenuhi oleh menteri kelautan periode Joko Widodo selama 2014-2019. Pasca dilantik, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan harmonisasi dan mengoreksi kebijakan kelautan dan perikanan yang tidak memihak nelayan dan kepentingan bangsa lebih luas.
Diikuti dengan perumusan program yang mampu menyejahterakan pelaku perikanan skala kecil atau tradisional dan menempatkan nelayan, perempuan nelayan dan petambak sebagai prioritas kebijakan dan politik anggarannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
