Bisnis.com, JAKARTA--Forum Masyarakat Peduli Parlemen Independen (Formappi) berharap anggota parlemen mampu membuat keputusan yang bagus dalam menentukan pimpinan komisi DPR melalui rapat konsultasi.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Independen (Formappi) Sebastian Salang mengatakan rapat konsultasi itu bagus karena pembicaraan terkait dengan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya sudah mulai mencair.
Hal itu juga menepis kuatnya keinginan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kembali ingin menguasai parlemen dengan menyapu bersih jabatan pimpinan komisi DPR setelah sebelumnya memenangkan voting dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR.
“Dalam periode sebelumnya, tidak ada pimpinan komisi dipilih dengan dasar kubu-kubuan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (16/10).
Saat ini, KIH masih dalam posisi meminta pimpinan DPR untuk memutuskan pemilihan pimpinan komisi dan AKD melalui musyawarah mufakat dengan formula proporsional berdasarkan jumlah kursi agar dapat mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat.
Anggota DPR yang tergabung dalam Fraksi PDI Perjuangan Imam Suroso mengatakan sidang paripurna untuk menetapkan alat kelengkapan dan komisi harus mempertimbangkan keterwakilan semua partai dalam AKD dan komisi di DPR RI.
AKD a.l. terdiri dari Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), BURT, BKSAP, Badan Kehormatan, BAKN, serta Panitia Khusus (Pansus).
Dengan adanya keterwakilan 10 fraksi di masing-masing komisi dan AKD lainnya, diharap mampu menyuarakan kepentingan rakyat.
“Aspirasi rakyat harus diakomodasi di seluruh komisi dan AKD lainnya.”
Sebagaimana diketahui, rapat paripurna pada Kamis 16 Oktober 2014 ini memiliki tiga agenda diantaranya penetapan jumlah komisi-komisi, penetapan jumlah dan komposisi anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan dari tiap-tiap fraksi, dan penetapan mekanisme pemilihan pimpinan AKD.
Meski gagal mengesahkan mekanisme pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lain lantas membawa pembahasan dalam rapat konsultasi, pimpinan DPR dan fraksi telah menyepakati jumlah komisi dan komposisi keterwakilan fraksi.
“Jumlah masih tetap, ada 11 komisi dengan jumlah anggota 46 hingga 56 orang,” kata Setya.
Adapun untuk bidang dan mitra kerja masing-masing Komisi akan ditentukan dalam Rapat paripurna mendatang akan ditentukan setelah presiden terpilih Joko Widodo menentukan proporsi kabinet mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
