Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan kembali melanjutkan proyek Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) yang sudah terbengkalai beberapa tahun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Deni Juanda mengatakan kepastian kelanjutan pembangunan tol dalam kota Bandung tersebut setelah Bappenas meminta Pemprov menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP).
“Biasanya SP2LP yang diterbitkan parsial. Sekarang kami akan buat total, agar proyek ini kembali jalan,” katanya di Bandung, Senin (6/10).
Pemprov menerbitkan SP2LP parsial beberapa tahun silam karena proyek tersebut bersinggungan dengan 14 aset milik kementerian dan lembaga yang berbeda.
Kesulitan mendapatkan izin ini membuat nasib proyek tersebut tak jelas “Untuk memperoleh izin tersebut harus ada rekomendasi dari menteri jika tanah yang akan dibebaskan milik kementerian,” katanya.
Menurutnya izin dari lembaga pemilik aset terkait dengan desain tol yang mengharuskan ada perubahan. Dalam perencanaan pembangunan tanah milik kementerian ada yang mundur dari 4 meter hingga 8 meter.
“Sejak tahun 2011 sampai hari ini Gubernur belum bisa mengeluarkan surat penetapan lokasi karena belum ada edaran dari kepala BPN pusat," katanya.
Sinyal Bappenas tersebut menurutnya akan segera ditindaklanjuti pihaknya dengan menerbitkan SP2LP secara total.
Bappeda juga berencana untuk mencari surat-surat yang berhubungan dengan izin terkait aset milik kementerian.
“Kami akan melibatkan BUMD untuk membangun proyek ini, APBD akan dipakai untuk membebaskan lahan,” ujarnya.
Pihaknya mengaku belum mengetahui jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun tol BIUTR tersebut.
Pasalnya rencana pembangunan sempat terhenti pada 2011 lalu membuat perhitungan tanah dan bangunan menjadi berubah.
Dia menghitung untuk pembebasan tanah 2 tahun lalu membutuhkan dana sekitar Rp1,9 triliun.
Menurutnya, Jabar sudah menangkap sinyal JICA yang hendak mengambil alih kelangsungan proyek tersebut.
Berdasarkan pembicaraan awal dengan JICA, pihak Jepang tertarik untuk mengambil sisi konstruksi proyek tersebut dengan skema awal yang ditetapkan Bappenas yakni public private partnership (PPP).
Proyek BIUTR yang diprediksi memecah kemacetan Kota Bandung direncanakan akan memiliki panjang jalan keseluruhan 27,257 kilometer, dan terbagi dalam dua segmen.
Menurutnya, segmen pertama yaitu Pasteur-Cileunyi dengan panjang 20,6 kilometer merupakan segmen Timur-Barat. Sementara segmen kedua adalah Ujungberung- Gedebage sepanjang 6,7 kilometer yang disebut segmen Utara-Selatan.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengaku pihaknya ingin mempercepat pembangunan tol dalam Kota Bandung tersebut.
Menurutnya rencana pembangunan tol itu seharusnya sudah terealiasi pada 2011 lalu.
Namun, rencana tersebut kandas lantaran sulitnya membebaskan lahan dan memperoleh izin kementerian. "Mencari izinya itu tidak mudah,” ujarnya.
Akan tetapi, izin pembebasan lahan bisa dipermudah setelah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengintruksikan Pemprov Jabar untuk menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP).
Aher sendiri siap menandatangani SP2LP jika seluruhnya sudah rampung."SP2LP-nya belum di meja saya. Kalau sudah ada saya siap menandatanganinya," katanya.
Gubernur mengatakan JICA sudah siap membantu kembali dimulainya proyek tersebut. Meski dibantu dari pihak asing, kedepan sistemnya akan sama seperti tol yang lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan pembangunan monorel dengan konsep bisnis to bisnis (B to B).
"Sistemnya beda dengan monorel. Kalau monorel kan B to B. Kalau tol ini tentu milik pemerintah,” katanya.
Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Jabar Dadang Suharto mengatakan salah satu ruas BIUTR nantinya akan terhubung dengan interchange ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (BLA) Gedebage, Kota Bandung.
Menurutnya interchange sepanjang kurang lebih 2 kilometer ini diperuntukan untuk menunjang acara pembukaan PON 2016.
Saat ini kondisi akses ke stadion menurutnya sangat tidak memungkinkan.
“Apalagi buat keluar masuk transportasi acara berskala besar seperti PON. Untuk itu kita buka akses ke Stadiun di Gedebage, dari kilometer 149 sampai Jalan Soekarno Hatta dan Terminal Peti Kemas Bandung,” paparnya.
Dadang mengatakan untuk membebaskan lahan ini pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp26 miliar. Biaya besar ini menurutnya memperhitungkan lahan di Bandung timur yang kenaikannya sangat tinggi.
“Terlebih, proyek tol ini terhubung dengan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR),” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
