Bisnis.com, JAKARTA -- Wacana tentang terbentuknya Kementerian Kependudukan dan BKKBN sebaiknya didukung dengan pembangunan sistem informasi kependudukan.
Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM (PSKK UGM) Agus Heruanto Hadna mengatakan data kependudukan sangat penting karena hal tersebut mudah dimanipulasi.
Hal ini disampaikan dengan bercermin dari data penduduk yang mudah dimanipulasi saat pemilihan presiden Juli lalu.
"Membangun sistem informasi kependudukan bisa menjadi pekerjaan awal kementerian baru tersebut," ujarnya melalui siaran pers beberapa waktu lalu.
Hadna menilai ide pemerintahan yang akan dipimpin oleh Joko "Jokowi" Widodo dan Jusuf "JK" Kalla ini merupakan langkah yang baik. Pasalnya, Indonesia diperkirakan menghadapi bonus demografi pada 2020-2030.
Apabila potensi bonus demografi tersebut diabaikan, ujar Hadna, Indonesia justru akan mendapat bumerang beban pembangunan pada 2035.
Kementerian Kependudukan dan BKKBN diharapkan mampu mengatasi permasalahan kependudukan mulai dari sistem informasi terlebih dahulu.
Bonus demografi merupakan fase di mana 2/3 dari total jumlah penduduk di Indonesia dalam usia produktif pada 2020-2030. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah yang baru mempersiapkannya sejak dini.
