Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menyatakan setidaknya ada 12 proyek infrastruktur siap dilelang kepada pihak swasta pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang nilainya ditaksir lebih dari Rp25 triliun.
Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bastary P. Indra menyatakan sejumlah proyek yang siap dilelang tersebut merupakan proyek infrastruktur yang meliputi sektor transportasi, energi serta pengolahan air dan limbah.
"Ada 12 proyek potensial yang sebagian besar diprakarsai oleh pemerintah daerah yang siap ditawarkan kepada swasta, dan proses lelang rencananya akan dilakukan pada November 2014," kata Bastary, Rabu (17/9).
Menurutnya, beberapa proyek yang termasuk kedalam keduabelas proyek yang siap dilelangkan tersebut antara lain adalah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Pekanbaru, proyek SPAM di Pondok Gede Bekasi, proyek KA Batubara Tanjung Enim-Tanjung Api-Api, proyek monorel di Bandung, Jawa Barat. Kemudian proyek pengolahan limbah dan sampah di Nambo, Bogor.
Menurutnya, dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah untuk dapat menawarkan proyek dan menarik minat swasta agar bisa turut berperan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, sambungnya, hingga saat ini Bappenas masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk membahas persiapan lelang proyek.
Dari hasil pertemuan dengan pemerintah daerah, dia menyatakan bahwa pemerintah daerah terkait telah menyatakan siap mendukung dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerahnya.
"Responnya bagus, bahkan mereka minta supaya dipercepat proses lelangnya, dan bisa segera direalisasikan pembangunannya," ujarnya.
Selain itu, untuk menarik minat swasta agar turut berperan dalam pembangunan daerah, Bastary menyatakan setidaknya ada 4 tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan baru Jokowi-JK. Pertama adalah masalah pengadaan lahan, yang ditengarai menjadi penyebab utama mandeknya sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur.
Kedua, pembiayaan, pemerintah harus bisa mengelaborasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dari berbagai sumber pendanaan. Ketiga, delivery mechanism, dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah agar benar-benar merealisasikan proyek. Keempat, pemerintah diminta membuat regulasi yang sifatnya lebih terbuka, sehingga lebih banyak investor lokal maupun asing yang bisa berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
"Kalau keempat tantangan itu berhasil dilewati, dapat dipastikan pembangunan infrastruktur nasional bisa dipercepat," ungkapnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menyatakan bahwa pemerintahan baru Jokowi-JK menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.
Sehingga dibutuhkan alokasi dana yang besar untuk pengembangan infrastruktur agar dapat mendukung tercapainya target tersebut. Menurutnya, saat ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur adalah US$330 miliar.
"Pemerintahan Jokowi-JK memiliki tantangan untuk mencari tambahan sumber dana baik dari investasi dalam negeri maupun asing," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menaruh harapan besar terkait perkembangan pembangunan infrastruktur dalam pemerintaha Jokowi-JK. "Jokowi punya latar belakang bisnis jadi bisa memahami," ungkap Bambang.
Dia melanjutkan, pemerintah baru harus berfokus pada sektor infrastruktur yang mendukung roda perekonomian, seperti transportasi dan logistik. Menurutnya kondisi infrastruktur seperti bandara dan jalan yang tak layak membuat biaya logistik melambung tinggi.
Namun, yang terpenting adalah pelaksanaan dan realisasi rencana dan kebijakan. "Jangan bicara-bicara aja, enggak bisa lagi gitu," ungkapnya.
Bambang menambahkan, bahwa untuk meningkatkan peran swasta di bidang infrastruktur diperlukan insentif.
"Sudah dari dulu Kadin teriak. Harusnya subsidi BBM bisa dipakai untuk memberikan subsidi bunga rendah untuk sektor tertentu," kata Bambang.
Salah satu langkah strategis yang diusulkan Kadin adalah dengan membangun bank pembangunan layaknya Asian Development Bank (ADB) atau World Bank dalam skala yang lebih kecil.
Bank itu nantinya, kata Bambang, bisa memberikan pinjaman jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur dengan bunga yang relatif rendah, dalam kisaran 4%-5%.
Bank pembangunan tersebut bisa memperoleh dana dari ADB atau World Bank untuk disalurkan kembali dengan margin bunga yang tak terlalu besar. Dengan demikian penyaluran dana dalam negeri menjadi lebih mudah dan merata.
Saat ini, menurutnya, banyak pengusaha yang tertekan dengan tingkat suku bunga pinjaman mencapai sekitar 15%.
Ditemui pada kesempatan yang sama
Direktur Promosi Fasilitas Daerah BKPM Aloysia Endang Wahyuningsih mengatakan hingga kini belum ada skema investasi khusus yang bisa menjadi insentif bagi penanam modal.
"Belum ada skema, jadi yang PPP itu ya, kerjasama swasta dan pemerintah. Sesuai DNI (Daftar Negatif Investasi)," katanya.
Walau demikian, BKPM berharap pemodal domestik akan lebih banyak mengambil peran ketimbang investor asing.
Dia merincikan, untuk penanam modal dalam negeri (PMDN) yang tertarik bisa langsung berkoordinasi dengan BKPM Daerah sedangkan untuk penanam modal asing harus langsung mengurusnya di BKPM Pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
