Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo punya jurus andalan untuk mencegah jajaran menteri kabinetnya nanti terlibat kasus tindak pidana korupsi.
Menurut Jokowi, kuncinya adalah dengan memperbaiki sistem birokrasi.
"Sistem harus diperbaiki, peluang untuk berbuat menyimpang harus ditutup," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Jokowi akan mengadopsi sistem yang sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta seperti e-budgeting, e-purchasing, e-cataloque, e-audit dan pajak online.
Sistem itu diyakini dapat mengurangi orang bermain anggaran pemerintah.
"Tetapi itu harus diimbangi dengan penegakan hukum yang betul-betul," katanya.
Dalam proses seleksi calon menteri kabinet pemerintahan ke depan, Jokowi mempertimbangkan beberapa kriteria yakni rekam jejak, integritas dan cek kekayaan dengan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK.
Poin terpentingnya, menteri kabinet tidak merangkap jabatan eksekutif partai politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
