Bisnis.com, BANGKOK - Junta militer Thailand memerintahkan diskusi mengenai hak asasi di salah satu klub jurnalis di Bangkok ditutup hari ini, Selasa (2/9/2014).
Hal tersebut lanjut memicu keprihatinan atas kebebasan berekspresi di negara itu sejak kekuatan militer mengambil alih kekuasaan pada Mei lalu.
Polisi, berbekal perintah dari junta, muncul di Klub Koresponden Asing Thailand dalam acara berjudul Access to Justice in Thailand: Currently Unavailable yang diselenggarakan kelompok-kelompok hak asasi Thailand dan Amnesty International Thailand.
Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban (NCPO), nama resmi junta, meminta penyelenggara untuk membatalkan acara tersebut dan "mengikuti kebijakan NCPO".
"NCPO selalu mengatakan akan menghormati hak asasi manusia. Meminta untuk menghentikan kegiatan merupakan pelanggaran kebebasan." kata pihak Amnesty Thailand.
Adapun diskusi tersebut membahas tentang situasi hak asasi di Thailand 100 hari setelah militer mengambil alih kekuasaan.
"Acara ini diselenggarakan untuk melaporkan situasi hak asasi manusia di Thailand yang ada hubungannya dengan akses terhadap keadilan setelah kudeta. Ini bukan pertemuan politik," tambah mereka.
Aktivis HAM Thailand mengatakan junta telah bekerja secara sistematis untuk memadamkan semua hal yang dianggap menentang kekuasaannya, termasuk melalui penahanan ratusan aktivis, akademisi, dan wartawan dalam beberapa pekan setelah kudeta.
