Bisnis.com, KUPANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Timor Leste. Langkah ini diharapkan memberi dampak positif bagi penyelesaian titik-titik batas kedua negara.
"Kami berharap kedua delegasi, Indonesia dan Timor Leste, dalam pertemuan bilateral juga membicarakan titik-titik batas yang belum terselesaikan agar segera dituntaskan, sehingga tidak menjadi bom waktu bagi warga di perbatasan itu," pengamat hukum internasional dari Universtias Nusa Cendana Kupang D.W. Thadeus di Kupang, Selasa (26/8/2014).
Thadeus mengatakan sejak 1999 hingga 2014, atau sudah 14 tahun setelah Timor Leste pisah dari NKRI, persoalan tapal batas RI-Republic Democratic Timor Leste (RDTL) sepanjang 150 kilometer di sektor timur (main border) dan 120 kilometer di sektor barat (enclave Oecusse) masih menyisakan persoalan baik soal delineasi, demarkasi batas, maupun persoalan bidang lainnya.
Padahal, katanya, dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, secara jelas dan tegas mengatakan pengembangan wilayah perbatasan antarnegara merupakan program prioritas.
Dosen Hukum Internasional Undana Kupang itu mengatakan ada dua hal yang menjadi perhatian khusus negara, yakni soal upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin hukum internasional dan soal pengembangan kesejahteraan di perbatasan.
Selama satu dasawarsa terakhir, kata Thadeus, banyak hal yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah dalam upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI di sepanjang garis perbatasan RI-RDTL.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
