Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Nabire Tagor Hutapea menyatakan informasi mengenai intervensi Bupati Dogiyai yang meminta pengalihan suara memang benar adanya menurut penuturan warga setempat.
Tagor menyatakan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 melalui video conference, intervensi bupati terjadi setelah Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Dogiyai menolak memberikan hasil rekapitulasi karena honor yang belum diterima.
“Sebelumnya kami mengumpulkan para PPD untuk berkoordinasi terkait mengapa rekapitulasi di tingkat tersebut belum dilaksanakan. Mereka menjawab honor tambahan dan uang opreasional seperti diterima,” ujarnya dalam sidang PHPU di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (14/8/2014).
Dia menjelaskan, pada 13 Juli 2014, pihaknya kembali mengundang PPD dan menghimbau bahwa rekapitulasi harus segera dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada. Kemudian pada 14 Juli 2014 pihaknya menghubungi bupati Dogiyai untuk menyelesaikan masalah ini.
“Pada tanggal 16 Juli 2014, asisten I Bupati datang ke Dogiyai untuk bertemu para penyelenggara. Mereka sepakat nambah honor dari 150 menjadi 250 untuk tiap PPD,” ungkapnya.
Pada 17 Juli 2014, lanjut Tagor, Bupati datang ke Dogiyai dan pihaknya meminta bupati segera menuju ruang pertemuan untuk menjelaskan kepada warga. Adapun, pada 12.30 WIB Bupati akhirnya menyampaikan beberapa hal.
Menurut Tagor, hampir setengah jam Bupati menjelaskan dalam bahasa daerah. Dia mengatakan kurang paham dengan artinya. Namun, di akhir perkataan bupati, masyarakat serentak berdiri dan berteriak sambil menunjuk bupati.
“Saat itu saya komunikasi dengan Didimus Dogomo [ketua KPUD] untuk mengkoordinasi dengan para PPD. Mereka berbicara di luar gedung, pada saat itu Didimus mengatakan, kalau PPD mau uang, ambil di Bupati, tapi suara harus dialihkan ke Prabowo,” katanya.
