Bulan puasa tahun ini rupanya belum menjadi berkah bagi petani tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini ditegaskan dalam laporan bulanan nilai tukar petani (NTP) bulanan dari Badan Pusat Statistik, Senin (4/8).
Setelah mengalami kenaikan pada Juni (98,22), NTP tanaman pangan turun selama Juli (98,04). Kedua nilai NTP itu—masih stabil di bawah 100—menunjukkan rendahnya kesejahteraan petani tanaman pangan. Nasib yang sama juga dialami oleh petani hortikultura.
Sementara itu, tingkat kenaikan harga atau inflasi pedesaan pada Juni hingga Juli masing-masing 0,72 dan 0,82. Di samping itu, harga penjualan gabah kering petani (GKP) dan gabah kering giling (GKG) pada Juli juga mengalami penurunan. Rata-rata harga GKP Rp4097,92 per kg dan harga GKG Rp4171,76.
Peningkatan konsumsi dua subsektor pertanian memang meningkat terkhusus pada Ramadan, sayangnya kenaikan konsumsi itu dibarengi dengan peningkatan harga kebutuhan hidup, khususnya di perdesaan.
Tren tersebut menjadi bukti kehidupan petani tanaman pangan dan hortikulura masih cukup suram. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajaran jika selama 10 tahun terakhir (2003-2013) rumah tangga pertanian menurun sebanyak 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013.
Kondisi ini menjadi PR berat bagi presiden pemenang Pilpres 2014 untuk mencerahkan masa depan petani tanaman pangan melalui penerapan UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dan Program Pembaruan Agraria Nasional yang akan membagi 9,2 juta hektare lahan kepada petani kecil.
Sementara itu, penurunan NTP tanaman hortikultura lebih disebabkan oleh turunnya harga sayur-sayuran, khususnya harga cabai yang turun harganya hingga Rp2.000–Rp4.000 di tingkat petani pada awal-awal Juli.
Hal ini juga jadi PR berat bagi presiden pemenang Pilpres 2014 untuk menciptakan iklim usaha pertanian dan perdagangan hasil pertanian yang kondusif dan memberi keuntungan bagi petani. Tidak saja dari sisi pengendalian harga baik karena pada saat panen atau gagal panen maupun pada saat godaan impor pangan.
Oleh karena itu menjadi hal yang sangat baik bila pemerintah mengambil pelajaran dari India yang dengan gigih mempertahankan subsidi pangan dan membuat perundingan menjadi gagal pada sidang WTO 31 Juli lalu.
Pengirim:
Henry Saragih
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)
