Bisnis.com, JAKARTA -- Wacana pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Presiden (Pansus Pilpres) oleh kalangan DPR untuk membongkar kecurangan dalam proses Pilpres 2014 akan menjadi bumerang karena hanya akan mencoreng wajah pemerintah.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi PDIP Pramono Anung menanggapi wacana yang berkembang pasca pengumuman Komisi Pemilihan Umum terkait hasil pilpres.
Pramono menyatakan pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini juga akan dipermalukan dengan dibongkarnya kecurangan tersebut.
“Saya melihat wacana itu tidak serius, hanya politis saja. Kalau wacana itu diteruskan justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah khususnya Presiden SBY, di mana pemerintahan sekarang yang merupakan ruling party yaitu Partai Demokrat," ujar Pramono pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Menurutnya, baik buruknya kualitas pilpres itu sendiri ditentukan oleh persiapan yang dilakukan pemerintah. "Artinya, pemerintahan SBY berperan besar dalam proses Pilpres 2014 ini," ujarnya.
"Karena itu, kalau ada kecurangan pilpres, maka ini akan merefleksikan dari pemerintahan itu sendiri. Padahal, saya meyakini dalam persoalan ini Presiden SBY sama sekali tidak ikut-ikutan dalam persoalan kecurangan yang terjadi," ujar Pramono.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan bahwa DPR akan membentuk panitia khusus pilpres untuk menindaklanjuti dugaan banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2014.
"Seharusnya KPU bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi laporan kecurangan dan keberatan yang disampaikan Tim Prabowo-Hatta. Jadi, kita akan bentuk Pansus Pilpres Jilid II secepatnya, karena memang banyak kejanggalan yang terjadi," kata Agun.
Selain itu, Komisi II DPR juga akan memanggil KPU untuk mempertanyakan sikap dan tindakan KPU yang tidak melaksanakan laporan dari Bawaslu dan DKPP.
