Bisnis.com, JAKARTA—Deputi Menteri untuk Pengarusutamaan Gender dalam Politik, Sosial dan Hukum, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama-sama hadir dalam seminar bertema Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pelaksanaan REDD+ di Jakarta, Selasa (17/6/2014).
”Kesetaraan gender perlu diterapkan dalam program REDD+ untuk memastikan bahwa perempuan, orang cacat dan kelompok rentan lainnya terwakilkan dengan baik di semua tingkatan dan dimensi peraturan, termasuk strategi dan semua kegiatan yang berhubungan dengan deforestasi,” ungkap Kepala Badan Pengelola REDD+, Heru Prasetyo Kasidi dalam press release REDD+.
Dia berharap bahwa isu kesetaraan gender dapat bergerak hingga tingkat sub-nasional untuk meningkatkan kesadaran terhadap program REDD+ dan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat.
REDD+ adalah komponen utama dalam proses transisi Indonesia menjadi negara rendah karbon menuju ekonomi hijau.
REDD+ mengacu pada upaya untuk menciptakan nilai bagi karbon yang tersimpan di hutan, yang menawarkan insentif kepada negara yang memiliki hutan untuk mengurangi emisi dari kawasan hutan mereka dan mulai berinvestasi untuk menciptakan landasan bagi jalur rendah karbon menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Heru juga menuturkan bahwa REDD+ adalah faktor pengubah lainnya yang memadukan aspek perubahan iklim dan pembangunan.
Berbagai permasalahan sangatlah kompleks dimana semuanya mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pembangunan yang berkeadilan sendiri perlu dilihat secara lintas lansekap, lintas kelompok sosial, dan lintas hak kepemilikan sehingga gender hal yang dapat memisahkan elemen-elemen tersebut dan membatasi kemampuan manusia dalam menyadari kapasitas total yang mereka miliki.
RoadshowREDD+ yang baru dilaksanakan, di mana perwakilan Pemerintah Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat sipil Indonesia berkunjung ke Eropa dan Amerika Serikat untuk bertemu dengan para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan lainnya.
Tujuannya, mendiskusikan kemajuan yang dicapai Indonesia dalam mengurangi deforestasi, dan bagaimana negara mitra dapat mendukung Indonesia untuk mencapai visinya dalam pelaksanaan REDD+.
Deputi Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Mina Setra mengatakan bahwa ketika hutan hilang, baik karena degradasi atau dirusak, kaum perempuan adat lah yang terkena dampak terbesar karena mereka yang paling banyak memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mereka memanen sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan mengambil bahan dari pohon untuk menenun dan membuat peralatan dapur, termasuk mengambil air dari hutan. Bagi masyarakat adat, kesetaraan gender diaplikasikan dalam upaya perlindungan hutan. Tidak ada perbedaan gender dalam hal ini.
Heru menyimpulkan bahwa akan ada empat tugas REDD+ terkait gender tersebut yang pertama adalah melakukan dokumentasi, diseminasi dan pengarusutamaan praktik kesetaraan gender dalam programnya sebagai contoh bagi lembaga pemerintah maupun non-pemerintah serta inisiatif lain.
Kedua, memasukkan topik gender dalam kurikulum peningkatan kapasitas REDD+ Indonesia. Ketiga, secara aktif melibatkan perempuan dalam kegiatan dan pengambilan keputusan REDD+, serta terakhir mengintegrasikan indikator keikutsertaan perempuan dalam kerangka REDD+.
