Bisnis.com, JAKARTA-- Istana menepis anggapan kebocoran anggaran yang disebutkan kandidat capres Prabowo Subianto telah menyudutkan cawapresnya sendiri yang merupakan mantan Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menyebutkan saat menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa justru aktif terlibat dalam optimalisasi pendapatan negara dan meninimalkan tingkat kebocoran.
“Hanya saja kan memang ini masih belum tuntas. Masih perlu dirapikan,” ujarnya di Jakarta, Senin (16/6/2014).
Firmanzah menyebutkan perihal kebocoran negara yang berkali-kali disebutkan oleh Prabowo dalam Debat Capres Putaran Kedua tentang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada Minggu (15/6/2014) malam bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ada baiknya ditanyakan kepada KPK. Termasuk sektor-sektor yang menyebabkan kebocoran. Kalau pemerintah sendiri saya tidak tahu,” ujarnya.
Firmanzah mengakui sangat mungkin terjadi kebocoran pendapatan Negara sebagaimana yang disebutkan oleh Prabowo. Dia melanjutkan bahwa hal yang sama pun terjadi di banyak negara maju seperti Amerika, Australia, juga Negara-negara Eropa.
Meskipun tidak dapat menyebutkan angka tingkat kebocoran yang sebenarnya, akan tetapi ia mengklaim bahwa pemerintah telah berupaya keras untuk meminimalisir jumlah kebocoran.
“Pemerintah terus berupaya mengoptimalisasi pendapatan melalui berbagai cara. Misalnya menindak kasus pidana korupsi, mendata aset-aset, mengembalikan aset, dan mengevaluasi pajak,” ujarnya.
Dia menegaskan siapa pun presiden yang akan terpilih nanti, berkepentingan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
Menurut dia, potensi pajak yang belum terkumpul optimal seharusnya menjadi tambahan pendapatan negara. Untuk itu, ujarnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mengejar target potensial yang tidak optimal, memperbanyak jumlah NPWP, dan melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan pembayar pajak di sektor tertentu.
“Misalnya di sektor tambang. Dievaluasi kembali. Bagaimana dari sisi cukai, dari sisi bagi hasil, konrak karya, dan sebagainya. Termasuk upaya penggagalan penyelundupan BBM [bahan bakar minyak] belum lama ini. Semua hal itu untuk mengurangi kebocoran. Dan ini terus berjalan,” katanya.
Secara umum, istana menilai visi bidang ekonomi yang disampaikan kedua capres dalam debat terbuka putaran kedua pada Minggu (15/6) malam bukan merupakan hal baru.
Firmanzah mengatakan banyak hal yang disampaikan kedua capres merupakan hal yang sudah dilakukan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004-2014.
Presiden SBY sendiri, ujarnya, ikut menonton debat capres yang ditayangkan secara kangsung melalui sejumlah stasiun televisi swasta nasional tersebut.
“Misalnya dari sisi pendapatan negara, skala prioritas, kemiskinan, lapangan kerja, investasi, orientasi pembangunan, kesejahteraan buruh, dosen, petani, dan nelayan,” ujarnya.
Namun demikian, dia menilai hal tersebut wajar sebab setiap periode pemerintahan akan selalu menghadapi tantangan-tantagan yang tidak saja baru namun juga berulang. Akan ada pencapaian yang belum optimal dan tantangan untuk memperbaiki yang kurang.
