Bisnis.com, SEMARANG--Berlakunya insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah sederhana tapak diproyeksi mendongkrak penjualan di Jawa Tengah sebesar 30%-40%.
Andi Kurniawan, Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jateng bidang Rumah Sederhana, mengaku lega atas berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pembebasan PPN rumah tapak sederhana berdasarkan sembilan zona dengan kisaran harga Rp105 juta-165 juta.
"Setelah PPN dibebaskan kemungkinan ada kenaikan penjualan stok rumah sederhana 30%-40%," kata Andi di sela Musyawarah Daerah REI Jateng, Kamis (12/6/2014).
Pada tahun ini, REI Jateng ditargetkan mampu membangun 10.000 unit rumah sederhana, namun hingga Juni 2014 baru 37% yang terealisasi. Adapun penjualannya masih tersendat menunggu fasilitas pajak berupa pembebasan PPN 10%.
Kendati mendorong penjualan dan penyaluran kredit pemilikan rumah dengan fasilitas likuditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP), pengembang dinilai masih resah lantaran bergulirnya wacana penghapusan FLPP rumah sederhana tapak pada Juni 2015.
"Jangan sampai FLPP landed house dihapus. Pengembang di Jateng belum ada yang berani garap rusun FLPP, karena prospeknya kurang," kata Andi.
Pasalnya, tingkat hunian beberapa rusun yang ada di Jateng tidak sampai 80%. Apalagi, budaya masyarakat masih erat dengan rumah tapak.
"Kalau Rusunami dibangun di Kebumen atau Blora, apa laku? Kami berharap pemerintah pusat tidak hanya berorientasi Jabodetabek," katanya.
Andi optimistis dengan penerapan harga baru Rp118 juta dan penghapusan PPN 10%, bisnis rumah sederhana tapak di Jateng masih cukup prospektif. Utamanya, di kawasan kabupaten yang areal lahan perumahannya masih cukup luas dengan tingkat harga yang terjangkau pengembang FLPP.
Pada kesempatan yang sama, Deputy Commercial BTN cabang Semarang Ricky RS Patinggi mengatakan penyaluran KPR FLPP sejak awal 2014 terus bergulir. Namun, dia mengakui terjadi penurunan KPR FLPP kurang dari 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Saya masih lihat penurunannya belum signifikan, tidak sampai 10%. Kami terus pantau karena KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini menjadi fokus utama bisnis BTN, daya serap BTN secara nasional sampai 93% pada 2013," ujarnya.
Untuk itu, Ricky mendorong agar mitra pengembang terus memproduksi hunian bagi MBR, baik dalam bentuk rumah tapak sederhana maupun rusunami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
