Bisnis.com, SERANG—Ditetapkannya mantan Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus suap pengurusan sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lebak dan korupsi alat kesehatan Banten pada akhir 2013 mengakibakan realisasi anggaran daerah rendah.
Kepala Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemerintah Provinsi Banten Revri Aroes mengatakan berbagai kasus yang dialami Banten pada akhir 2013 dan awal 2014 mengakibatkan realisasi anggaran pada kuartal I 2014 hanya 8%.
“Kasus-kasus ini sedikit banyak mempengaruhi belanja daerah. Akhirnya banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan,” ujarnya kepada Bisnis di Serang, Senin (9/6/2014).
Selain akibat kasus korupsi yang dihadapi mantan Gubernur Banten Ratu Atut, sengketa pengadaan lahan ditambah dengan lambannya pihak Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan pengukuran lahan dengan alasan kekurangan personil menjadi faktor kuat kinerja pembangunan kuartal pertama lemah.
Namun begitu, Revri mengatakan realisasi anggaran pada 2014 minimal mencapai 92% sementara maksimal mencapai 95%. Target maksimal yang hanya 95%, menurutnya dihitung dari tingkat efisiensi anggaran yang ditargetkan sebesar 5%.
Sementara itu, Mahdani, Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Mahdani mengatakan secara historis realisasi belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani proyek fisik pada awal tahun selalu rendah.
“Capaian kuartal pertama ini karena belanja modal pada awal tahun masih dalam tahap lelang,” ujarnya.
