Pemerintah Naikkan Tunjangan Jabatan Penyuluh KB

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menyetujui  kenaikan tunjangan jabatan para penyuluh keluarga berencana (PKB)  dari angka sebelumnya.

“Setelah melalui proses panjang, akhirnya Presiden menandatangani Perpres No. 26 tahun 2014 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana,” kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Fasli Jalal, di Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Fasli mengatakan selama ini pemberian tunjangan jabatan fungsional bagi PKB mengacu kepada Perpres No. 64/2007, yang besarnya berkisar Rp185.000-Rp500.000 per orang per bulan.

“Dengan terbitnya  Perpres baru itu, besarnya tunjangan jabatan PKB menjadi berkisar Rp300.000 (untuk PKB terampil pemula), hingga Rp950.000 (PKB ahli madya),” ungkap Fasli.

Dia menuturkan sejak memasuki era otonomi daerah, jumlah dan kualitas SDM lini lapangan terus mengalami penurunan. Penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang semula mencapai 40.000 orang, saat ini diperkirakan hanya tinggal 22.481 orang.

Dari 22.481 orang tersebut, ujarnya, terdiri dari PKB 13.790 orang, PLKB PNS 3.414 orang, dan PLKB non-PNS 5.277 orang.

Menurut Fasli, berkurangnya jumlah PKB/PLKB tersebut, disebabkan oleh beberapa hal yang mendasar. Seperti mereka memasuki usia pensiun, mutasi ke SPKD lain di lingkungan Pemda, dan mendapat promosi jabatan tertentu.

“Sementara itu berkurangnya jumlah PKB/PLKB itu, tidak diimbangi dengan penambahan atau rekrutmen baru. Bila kondisi ini tidak segera diatasi, maka pencapaian sasaran program KKBP yang kita idam-idamkan akan sulit tercapai,” ujar Fasli.