Bisnis.com, TANGERANG SELATAN—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten menyatakan keadaan industri Banten sangat tertekan. Tuntutan kenaikan upah minimum provinsi ditambah dengan penaikan tarif dasar listrik industri menghilangkan daya saing Banten.
Menurut Mahdani, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Banten, berdasarkan evaluasi pada 2013, tenaga kerja industri padat karya menuntut UMP Banten harus disamakan dengan Jakarta dan Tangerang.
“Hal ini ke depan akan menyulitkan industri, karena keadaan industri baik dalam negeri maupun global saat ini sedang lemah,” katanya, Jumat (2/5).
Menurutnya, industri padat karya yang sangat kesulitan menaikkan UMP adalah yang berbasis penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sementara untuk investasi penanaman modal asing (PMA) Bappeda mencatat telah berada di atas standar UMP.
Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Banten yang dikutip oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten, pada 2014 UMK Kota Tangerang, Cilegon, Tangsel, Kab. Tangerang sekitar Rp2.4 juta, Kota Serang Rp2.2juta, Kab. Pandeglang Rp1,4juta, Kab. Lebak Rp1,5juta dan Kab. Serang Rp2,3juta.
Mahdani mencotohkan, jika buruh menuntut kenaikan sebesar Rp200.000 saja, maka sebuah pabrik alas kaki yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 45.000 jiwa, akan sangat terbebani, karena, di satu sisi permintaan barang tidak meningkat.
Akibat tuntutan kenaikan upah yang terus menerus, secara nasional menurutnya, posisi investasi PMDN di Provinsi Banten terus menurun. Sebelum-sebelumnya posisi PMDN Provinsi Banten stabil diurutan 4 dan 5 namun pada 2013 turun ke posisi 9.
Jika pelaku industri banyak yang merelokasi pabriknya, Pemprov Banten menurutnya mengkuatirkan risiko semakin tingginya tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran. Menurutnya, pengusaha telah mengatakan akan merelokasi pabrik ke Jawa Tengah, Jawa Timur atau daerah lain yang tingkat upahnya masih rendah.
