Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sidang kabinet untuk membicarakan surat rekomendasi KPK tentang penyaluran belanja bantuan sosial.
Presiden mengaku telah menerima surat KPK pada Jumat pekan lalu dan setuju dengan inti rekomendasi KPK atas sistem penggunaan APBN selama masa kampanye.
KPK merekomendasikan penertiban anggaran bansos yang disalurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Presiden, penertiban dana bansos semakin penting selama masa kampanye Pemilu 2014.
“Saya pikir apa yang disampaikan KPK beserta rekomendasinya benar, saya dukung KPK,” katanya dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Selasa (1/4/2014).
Selain rekomendasi KPK, sidang kabinet paripurna pagi ini juga membahas pengamanan pemilu dan pengawasan atas keadilan proses pemilu.
Presiden menegaskan Polri dan Bawaslu aktif mengawasi potensi kecurangan dan penyimpangan selama proses pemilu yang telah berjalan.
Namun, dia meminta masyarakat dan pers meningkatkan kontribusinya untuk mendukung kinerja 2 lembaga tersebut dalam pengawasan pemilu.
Kepala Negara juga memastikan Polri dan aparat yang mendukung pengamanan pemilu selalu waspada terhadap ancaman keamanan selama pemilu.
“Ada sejumlah tokoh yang mengkhawatirkan keselamatan sesorang, saya atidak menganggap enteng isu ini. Kepolisian memberikan pengamanan langsung kepada tokoh seperti itu,” ujarnya.
