Bisnis.com, JAKARTA— Masalah kependudukan dan keluarga berencana (KKB) masih menjadi perhatian pemerintah, apalagi di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) terus meningkatkan pelayanan KB kepada masyarakat, misalnya mengadakan berbagai kerja sama dengan pihak lain.
Salah satunya BKKBN bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Kerja sama ini sebagai upaya peningkatan pelayanan KB di era JKN,” kata Prof. Fasli Jalal, Kepala BKKBN usai melakukan penandatanganan kerjasama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, di Jakarta, Jumat (28/3/2014).
Penandatangan MoU tersebut dilakukan bersamaan dengan Seminar Nasional BPJS Kesehatan dengan tema Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, yang diselenggarakan Forum Wartawan bidang Kesejahteraan Rakyat (Forwara).
Acara ini disaksikan oleh Menkokesra Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, dan Ketua Yayasan Damandiri, Prof. Haryono Suyono.
“Keberadaan program JKN adalah peluang emas bagi program KB. Selain itu kepastian cakupan kepesertaan KB yang lebih besar lagi bagi masyarakat miskin,” ungkap Fasli.
Dia menuturkan kerja sama dengan BPJS juga juga sebagai jaminan bagi peningkatan layanan KB, khususnya bagi masyarakat miskin.
Sebab, BPJS memberi bantuan iuran kepada 86,4 juta masyarakat miskin. Besaran premi dalam program JKN bagi penerima bantuan iuran (PBI), sebesar Rp19.500 untuk layanan pasien kelas III.
Untuk itu, dalam pendataan ini diharapkan ada kecocokan, antara data yang ditetapkan BPJS dan data yang ada di BKKBN.
Fasli menjelaskan kerja sama lainnya meliputi konseling, kontrasepsi dasar, kontrasepsi jangka panjang (vasektomi dan tubektomi), dan pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS kesehatan.
Selain itu, peningkatan kompetensi dokter dan bidan dalam pelayanan KB, sosialisasi pelayanan KB dalam JKN, pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, monitoring dan evaluasi, serta pelayanan KB pada daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.
Dia berharap tiga bulan ke depan setelah MoU ini, sudah ada peningkatan jumlah klinik kesehatan yang terdaftar di BPJS.
