Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Debat Capres Konvensi Partai Demokrat vs Konvensi Rakyat, Siapa Juaranya?

Enam kandidat calon presiden Konvensi Partai Demokrat dan Konvensi Rakyat bentukan Salahuddin Wahid mulai berani buka mulut.

Bisnis.com, JAKARTA—Enam kandidat calon presiden Konvensi Partai Demokrat dan Konvensi Rakyat bentukan Salahuddin Wahid mulai berani buka mulut. Mereka saling debat tentang masa depan negara dalam acara Serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Jakarta.

Kubu capres konvensi Demokrat diwakili Gita Wirjawan, Anies Baswedan, dan Ali Masykur Musa beradu melawan capres Konvensi Rakyat Yusril Ihza Mahendra, Rizal Ramli dan Isran Noor.

Topik yang diangkat seputar ketahanan pangan dan energi serta mafia peradilan dan presidetial threshold (ambang batas pencalonan presiden).

Sayangnya para kandidat capres masih lemah dalam mengungkap fakta-fakta penyelenggaraan pemerintahan. Begitu juga dengan kandidat konvensi Demokrat belum punya terobosan yang beda dengan rezim sekarang.

“Saya melihat kurang memperbandingkan secara total, fakta, angka atau data misalnya yang menunjukkan Gita saat menjadi Menteri jadi masih kurang tajam. Mungkin baru pertama kali tetapi sudah mau berdebat di depan publik,” ujar Effendi Ghazali, pengamat politik sekaligus pakar komunikasi politik UI, Jumat (7/3/2014).

Capres konvensi Partai Demokrat melalui debat ini, tuturnya, seharusnya menjadi kesempatan menaikkan peringkat partai yang terpuruk akibat jeratan kasus korupsi kadernya.

Meski demikian, kata Effendi, kemampuan para capres cukup mumpuni khususnya Gita Wirjawan dan Rizal Ramli dalam bidang ekonomi serta Yusril dan Ali Masykur ahli dalam bidang hukum.

Soal ketahanan pangan dan energi, Gita Wirjawan menjawab pemimpin ke depan harus bisa melakukan reformasi agraria yang sudah diprakarsai sejak 1960-an.

Sekitar 40 juta petani harus bisa mengagunkan lahan untuk mendapatkan kredit.  “Saya percaya ketahanan pangan ini bisa diraih bahkan lebih dari itu kalau kita mengubah paradigma swasembada menjadi eksportir,” katanya.

Adapun terkait keatahanan energi, lanjut Gita, mempermudah fasilitas pelaku usaha energi agar bisa mempercepat akselerasi, eksploitasi dan eksplorasi.

Sekarang untuk mendapatkan izin plan of development (POD), rencana baku pemerintah sebelum usaha energi, butuh waktu 2-4 tahun. Gita menargetkan cukup 2-3 bulan saja.

Kubu konvensi rakyat Rizal Ramli mengatakan tanpa insentif kepada petani cuma mimpi sehingga perlu ada kebijakan harga (pricing policy). Negara maju seperti Jepang, Korea, Taiwan menggunakan kebijakan tersebut. “Kita percaya bisa ekspor pangan dalam 2-3 tahun mendatang,” ujarnya. 

Sementara itu, Anies menyebut ketahanan pangan perlu ada kehadiran negara dengan menggeser subsidi energi yang mencapai Rp272 triliun menjadi subsidi pertanian yang cuma Rp13,7 triliun. Selain itu, negara tidak bisa menyerahkan petani bertarung pada mekanisme pasar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akhirul Anwar
Editor :

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper