Bisnis.com, MAKASSAR--Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Sulsel mencatat kebutuhan rumah (backlog) bersubsidi di daerah ini mencapai 300.000 unit.
Kendati demikian, backlog itu sulit terpenuhi dalam waktu singkat lantaran kurangnya insentif yang diberikan pemerintah daerah (pemda) kepada pengembang terkhusus yang tergabung dalam asosiasi.
Menurut Ketua DPD REI Sulsel Arief Mone, tidak adanya dukungan insentif dari pemda untuk mengatasi backlog tersebut terutama untuk biaya IMB maupun perizinan pembangunan.
"Kurangnya dukungan pemda kabupaten/kota kepada pengembang, ikut memicu sulitnya pemenuhan backlog di Sulsel," ujarnya, Rabu (25/2/2014).
Arief menjelaskan, margin keuntungan rumah bersubsidi yang hanya berada di kisaran 10% serta biaya kepengurusan perizinan dan IMB yang relatif mahal ikut mendorong pengembang untuk beralih membangun rumah segmen menengah ke atas.
Kondisi tersebut membuat pengadaan rumah bersubsidi hanya bisa 10.000 unit per tahun masih sangat jauh dari kebutuhan yang mencapai 300.000 unit.
"Kendala teman-teman pengembang rumah bersubsidi salah satunya terletak di pengurusan IMB yang proses dan biayanya disamaratakan dengan rumah non-bersubsidi," katanya.
Mestinya, kata Arief, pemerintah kabupaten/kota yang menjadi lokasi pembangunan rumah bersubsidi bisa memberikan insentif pembebasan IMB agar bisa mendorong penuntasan backlog di Sulsel.
Sejauh ini, besaran IMB maupun proses pengurusan jika membangun rumah bersubsidi tidak mendapat perhatian serius pemerintah kabupaten/kota yang hanya mengejar pendapatan asli daerah.
Padahal, jika backlog tersebut tidak bisa dipenuhi, bakal memicu peningkatan kawasan kumuh di sejumlah daerah terkhusus kawasan kota karena tidak adanya hunian yang terjangkau bagi masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, para pengembang bahkan beralih ke segmen rumah menengah atau non-subsidi yang dirasakan lebih menguntungkan dibandingkan dengan rumah besubsidi yang berada di harga Rp88 juta per unit.
Arief menjelaskan, jika pemda terus menerus menutup mata bakal menyebabkan jumlah pengembang yang membangun rumah bersubsidi bakal semakin berkurang dan menyebabkan backlog semakin membengkak.
Di sisi lain, lanjutnya, BUMN properti terkhusus Perumnas yang seharusnya lebih agresif mengembangkan rumah bersubsidi, justru lebih agresif mengembangkan segmen rumah menengah.
"Sehingga, kita minta agar pemda memberikan insentif IMB bagi pengembang rumah bersubsidi, paling tidak biaya dan prosesnya tidak diasamakan dengan rumah non subsidi agar tidak memberatkan," katanya.
