Bisnis.com, BALIKPAPAN - Kawasan industri yang ramah lingkungan bisa terwujud dengan adanya komitmen kalangan pengusaha untuk peduli atas isu ini.
Pengembangan kawasan industri, utamanya di kawasan pesisir yang memiliki hutan bakau, harus seimbang dengan komitmen kepedulian lingkungan sehingga industri menjadi ramah lingkungan.
Penasihat Senior Menteri Kehutanan di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Internasional Ida Bagus Putera Parthama mengatakan selama ini pengembangan industri dan konservasi alam seolah menjadi dua sisi yang berlawanan.
Padahal, kata dia, dua hal tersebut bisa saja dikembangkan secara bersamaan sehingga saling menguntungkan.
“Ada jalan tengah di sana yang bisa diambil. Menurut saya, bukan haram apabila sebagian mangrove [hutan bakau] itu dikonversi. Tetapi harus well-planned,” ujarnya kepada wartawan usai membuka The Third ASEAN Shared-Learning Workshop, Senin (24/2/2014).
Apabila diperlukan untuk membangun pelabuhan atau sarana pendukung industri, tentunya konversi bisa dilakukan di wilayah hutan bakau.
Namun, harus dilakukan perencanaan yang terstruktur sebelum konversi tersebut dilakukan.
Ida menambahkan, pemerintah daerah juga harus membuat regulasi yang terkait dengan konservasi hutan bakau.
Misalnya, dengan membatasi luasan lahan bakau yang bisa dikonversi menjadi lahan industri dengan sanksi bagi pelanggarnya.
Regulasi ini juga harus dijalankan sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat luas.
Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot Balikpapan Sri Soetantinah mengatakan beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah kota untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Seperti diketahui, Balikpapan memiliki wilayah yang diperuntukkan sebagai Kawasan Industri Kariangau (KIK) yang berbatasan dengan hutan bakau.
“Misalnya pengelolaan limbah yang baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Atau dengan membagi wilayah industri sesuai dengan karakteristik wilayah yang ada,” kata Sri.
Dia menegaskan, pengembangan kawasan industri tentunya tidak akan membabat habis hutan bakau yang ada.
Keberadaan hutan bakau diperlukan karena dapat mencegah abrasi pantai yang sifatnya merugikan.
Selain itu, hutan bakau juga berfungsi sebagai penghasil oksigen yang kita butuhkan sehari-hari.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Ketut Astana menambahkan di areal yang akan dijadikan KIK bisa saja menggunakan jembatan penghubung sehingga hutan bakau yang ditebang tidak luas.
Tentunya, akan ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar sehingga aturan bisa dijalankan dengan baik.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong mengatakan dalam konservasi kawasan hutan bakau, perlu kesepakatan bersama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Ini karena keberadaan hutan bakau di Asean mencapai 27% atau yang paling luas di dunia.
“Ini harus dijaga melalui kesepakatan bersama. Saya mengapresiasi adanya workshop ini yang saya harapkan bisa menghasilkan ide untuk pengelolaan hutan bakau yang lebih baik,” kata Andi.
Workshop ini juga terselenggara berkat kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan Japan International Cooperation Agency, JICA, di bidang konservasi hutan bakau yang telah dimulai pada 1992.
Kepala Perwakilan JICA di Indonesia Arai Yuki mengatakan dengan adanya workshop ini diharapkan bisa meningkatkan kegiatan konservasi hutan bakau ke arah yang lebih baik.
Informasi yang tersebar luas bisa menjadi pintu masuk bagi seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan konservasi bakau.
