Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

26 DPW tak Setuju Deklarasi Capres PPP

Sebanyak 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan tidak menyetujui adanya deklarasi bakal calon presiden dari PPP dalam Mukernas II PPP.
Suasana Munas PPP/Antara
Suasana Munas PPP/Antara

Bisnis.com, BANDUNG--Sebanyak 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan tidak menyetujui adanya deklarasi bakal calon presiden dari PPP dalam Mukernas II PPP.

"Kami sepakat untuk tidak ada deklarasi capres," kata Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara di sela-sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung, Sabtu (8/2/2014).

Menurut Amir, PPP saat ini harus berfokus pada pemenangan Pileg 2014 terlebih dulu untuk mengetahui jumlah persentase kursi PPP di parlemen.

Dia menjelaskan jika PPP tetap melaksanakan deklarasi capres, dan ternyata perolehan Pileg tidak memenuhi ambang batas presidential threshhold, maka PPP harus berkoalisi dengan parpol lain yang akan mementahkan hasil deklarasi karena adanya proses tawar menawar.

"Kalau ternyata nanti PPP tidak bisa berdiri sendiri, kan harus koalisi, ada tawar menawar. Artinya akan mementahkan apa yang disepakati dalam Mukernas,"  tegas Amir.

Dalam Mukernas tersebut, sebanyak 26 DPW PPP mengajukan sembilan nama bakal capres kepada DPP untuk diseleksi sehingga hanya ada satu nama yang akan dicalonkan sebagai bakal capres setelah Pileg usai dilaksanakan.

Terkait peluang Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali untuk menjadi capres dari PPP, menurut Amir, Surya tetap memiliki peluang besar karena posisi sentralnya di PPP.

"Sebagai tokoh sentral, SDA (Suryadharma Ali) tetap punya peluang diantara yang lain," katanya.

Sembilan nama yang diusung oleh 26 DPW PPP yakni Ketum DPP PPP Suryadharma Ali, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko.

Selain itu, Bupati Kutai Timur Isran Noor, putri mendiang Gus Dur, Yenny Wahid, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara PemiluJimly Asshiddiqie dan mantan Menteri Pemberdayaan PerempuanKhofifah Indar Parawansa.

Amir mencatat, 26 DPW tersebut adalah seluruh DPW PPP di Tanah Air kecuali Bengkulu, Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Ismail Fahmi

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper