Bisnis.com, KUALA LUMPUR - Malaysia kini dalam situasi tegang menyusul maraknya masalah terkait isu rasial dan agama. Termasuk maraknya 'politik kebencian' di tengah masyarakat.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada Kamis (30/1/2014) mengimbau untuk tetap memelihara persatuan dan mengakhiri "politik kebencian" di tengah meningkatnya ketegangan hubungan masyarakat terkait isu rasial dan agama di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim itu.
PM Malaysia itu tampaknya berada di bawah tekanan besar dari kaum konservatif dalam partai pendukungnya yang berniat menggulirkan kembali reformasi dan menjanjikan kebebasan sipil yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam sebuah pernyataan yang ia sampaikan pada Rabu malam, Najib mengatakan pemerintahannya bertujuan untuk mengembangkan suatu lingkungan "yang kondusif untuk membantu mempromosikan rekonsiliasi nasional".
"Kita semua harus berkomitmen untuk menghindari atau menyebarkan kebohongan dan fitnah, dan akhirnya menghentikan praktik politik kebencian," katanya kepada AFP yang dikutip Antara.
Kelompok Muslim konservatif di Malaysia dalam beberapa pekan terakhir menekan kelompok minoritas Kristen yang berbahasa Melayu untuk berhenti menggunakan kata "Allah", dimana hal itu membuat tegang hubungan antara kedua kelompok.
Para Muslim konservatif itu bersikeras bahwa penggunaan bahasa Arab eksklusif untuk Islam.
Namun, gereja Katolik menantang pendapat itu di pengadilan, dengan mengatakan Alkitab berbahasa Melayu yang mereka gunakan memang mencantumkan kata "Allah", dan mereka telah menggunakannya selama ratusan tahun.
Pada Senin, dua bom molotov dilemparkan ke sebuah gereja Katolik. Kejadian itu menimbulkan kekhawatiran adanya perselisihan lebih lanjut terkait penggunaan kata "Allah".
Sekitar 2,6 juta orang dari total 28 juta warga Malaysia merupakan pemeluk agama Kristen.
Politik di Malaysia menjadi semakin "pahit" sejak pemerintahan otoriter selama 57 tahun yang didominasi kaum Melayu secara terus-menerus kehilangan kekuasaannya di parlemen dibandingkan kelompok oposisi multi-rasial.
Pergeseran pemilu telah memicu tuntutan publik untuk diadakannya reformasi di antara pendukung kelompok oposisi.
Kaum konservatif dalam Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) telah menolak adanya reformasi. Sementara itu, kelompok Muslim yang bersekutu telah memunculkan retorika yang melawan kelompok non-Muslim, khususnya anggota kelompok minoritas Tionghoa yang umumnya kuat secara ekonomi.
PM Najib mengatakan pembentukan pemerintahan yang berkuasa "harus bersifat lebih inklusif dalam segala kegiatan dan acara".
"Kami terbuka untuk berbicara dengan semua pihak, melalui komite parlemen, untuk membahas masalah yang mempengaruhi persatuan nasional," katanya. Akan tetapi, Najib tidak menjelaskan maksud perkataannya lebih lanjut.
Politisi senior dari kelompok oposisi Tian Chua mengatakan aliansi tiga partai oposisi Malaysia menyambut baik saran Najib itu, tetapi menilai pernyataan Najib itu sudah terlambat dan tidak memiliki rincian yang jelas.
"Dia (Najib) butuh waktu begitu lama, hampir sembilan bulan setelah pemilihan umum, untuk menyampaikan imbauan positif bagi rekonsiliasi nasional," katanya.
"Pada akhirnya, para pemimpin UMNO itu tidak mampu meyakinkan pihaknya sendiri bahwa reformasi ini adalah hal yang baik. Disini lah letak kegagalan mereka," lanjut Tian Chua.
Ia pun menuduh UMNO sebagai penyebab dari ketegangan politik dan hubungan masyarakat di Malaysia
