Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pileg & Pilpres 2014 Inkonstitusional? Ini Alasannya

Pengamat politik mempertanyakan penundaan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi hingga 8 bulan, yang menjadikan jarak pembacaan putusan pemilu serentak dan pelaksanaan pemilu 2014 berdekatan.
Demis Rizky Gosta
Demis Rizky Gosta - Bisnis.com 23 Januari 2014  |  18:26 WIB
Pileg & Pilpres 2014 Inkonstitusional? Ini Alasannya
Pemilu - Bisnis.com
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik mempertanyakan penundaan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi hingga 8 bulan, yang menjadikan jarak pembacaan putusan pemilu serentak dan pelaksanaan pemilu 2014 berdekatan.

Mahkamah Konstitusi hari ini memutuskan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden secara terpisah yang tertuang dalam UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak konstitusional.

Namun, MK menunda pelaksanaan pemilu serentak hingga 2019 dengan alasan waktu persiapan pelaksanaan pemilu 2014 yang tinggal 3 bulan lagi.

Effendi Gazali, pemohon pengujian UU Pilpres tersebut, mengatakan pembacaan putusan MK telah tertunda hingga sejak Mei 2013 atau sekitar 8 bulan.

“Kenapa dilama-lamakan? Jadi dari 9 hakim konstitusi, 8 setuju pada rapat  Mei. Ada penundaan 8 bulan,” katanya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (23/1/2014).

Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi School of Government, Fadjroel Rachman mengatakan putusan MK seharusnya dilaksanakan langsung pada 2014.

Permasalahan teknis dan prosedur, menurut dia, tidak bisa menjadi alasan penundaan hak konstitusional rakyat Indonesia hingga 2019.

“Mestinya tidak boleh yang konstitusional dikalahkan oleh yang prosedural atau yang teknis, idealnya seperti itu,” kata Fadjroel.

Kuasa Hukum Effendi, Wakil Kamal mengatakan MK telah menyatakan pemilu terpisah tidak konstitusional, maka penundaan pemilu serentak dari 2014 ke 2019 adalah pelanggaran konstitusi.

“Menurut saya pribadi, pelanggaran serius terhadap konstitusi karena menunda hak warga negara, hak pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas,” katanya.

Dia merasa KPU tidak akan kesulitan untuk melaksanakan pemilu serentak pada 2014 dengan sedikit menunda waktu pemilu dan menambah persediaan logistik pemilu.

“Saya kira persoalan teknis tinggal ditunda sesungguhnya dua bulan, hanya menambah satu lembar kota suara, saya kira KPU siap,” kata Kamal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu
Editor : Sepudin Zuhri
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top