Ini 5M Substansi Masalah UMKM di Riau

Bisnis.com, PEKANBARU—Kadin Provinsi Riau mencermati ada 5 substansi masalah klasik yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Riau atau yang digolongkan sebagai 5 M.

Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Riau Muhammad Herwan mengatakan M yang pertama adalah man atau sumber daya manusia.

Herwan mengatakan di sektor UMKM, pelaku UMKM tersebutlah yang sebenarnya menciptakan peluang usaha dan menyediakan lapangan kerja. Tapi, kenyataannya masih banyak kekurangan yang belum mereka miliki, terutama kompetensi

“Banyak di antara mereka yang tidak memiliki spirit entrepreneur. Kalau mereka gagal [membuka usaha], banyak yang putus harapan dan tidak mau berupaya lagi,” ujarnya, Selasa (24/12/2013).

Selanjutnya M yang kedua adalah material atau bahan baku untuk produk UMKM yang mereka tawarkan. Menurut Herwan, masih banyak pelaku UMKM yang tidak tahu cara mendapatkan bahan yang berkualitas.

“M yang ketiga itu method. Banyak yang ngga tahu cara memproses, kebanyakkan dari pelaku UMKM tidak tersentuh teknologi,” jelasnya.

Padahal, teknologi sangatlah penting agar produk-produk UMKM Riau bisa bersaing di pasar bebas. Apalagi, era Masyarakat Ekonomi Asean yang akan berlaku 2015, sudah di depan mata.

Herwan melanjutkan, M yang keempat itu market, mencakupi bagaimana pelaku UMKM memanfaatkan pasar atau peluang yang ada.

“Terkadang saat pasarnya sudah didapat, mereka tidak bisa akses pasar itu karena tidak bisa mengemas promosi atau memberi informasi terhadap produk-produk yang dipasarkan,” jelasnya.

Terakhir, M yang kelima adalah money atau masalah finansial, yang selalu menjadi alasan utama yang menghambat wirausaha. Padahal menurut Herwan, masalah modal sebenarnya bukanlah hal utama.

“Yang paling penting, M yang 1 sampai 4 tadi diupayakan terlebih dahulu, baru mengelola atau mencari sumber pembiayaan, dan selanjutnya belajar mengelola keuangan. Kelima M ini ngga bisa dipisahkan satu dan lainnya,” ujarnya.

Menyadari 5M masalah klasik UMKM ini, Kadin Riau tergerak untuk membantu UMKM dengan membentuk LaPAK atau Lembaga Pengembangan, Advokasi, dan Konsultansi UMKM, yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM demi memajukan usaha mereka.