Bisnis . com, JAKARTA - Istana membantah pemberitaan media Australia yang menempatkan Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai orang paling berpengaruh di kabinet SBY pada 2009.
Harian The Australian memberitakan kekuatan pengaruh Ibu Negara dalam pemerintahan adalah alasan badan intelejen Australia menjadikannya sebagai salah satu sasaran penyadapan.
Presiden SBY, menurut artikel tersebut, mempercayai Ani sebagai penasihat tunggal pada masa peralihan di antara 2 periode pemerintahannya.
Posisi tersebut memberikan Ani kekuatan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, termasuk menggeser posisi Jusuf Kalla sebagai pasangan calon wakil presiden pada 2009.
Ani juga disebut pernah memiliki rencana untuk menggantikan SBY sebagai presiden pada 2014 dan mempersiapkan Agus Harimurti sebagai presiden berikutnya pada 2019.
The Australian mengutip komunikasi diplomatik dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang dibocorkan oleh Wikileaks sebagai sumber pemberitaan.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan artikel yang dilansir pada Sabtu (14/12) tersebut merupakan berita yang tidak berdasar.
“Isu tersebut menurut kami tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Isu itu tidak berdasarkan sesuatu yang sifatnya formal atau secara hukum bisa dipertanggungjawabkan,” katanya, Minggu (15/12).
Dia juga mempertanyakan penggunaan posisi politik Ibu Negara sebagai pembenaran alasan penyadapan oleh badan intelejen Australia.
“Itu pembenaran terlalu ngawur. Masa mereka nggak baca, undang-undang kebebasan, atau bagaimana HAM seseorang diatur,” kata Julian.
Julian menegaskan berita The Australian bukan sesuatu yang layak ditanggapi secara resmi oleh pemerintah Indonesia.
Berita tersebut juga tidak akan mempengaruhi hubungan politik antara Australia dan Indonesia, termasuk upaya rekonsiliasi hubungan bilateral antara menteri luar negeri kedua negara.
“Tidak [akan berpengaruh]. Saya sendiri melihatnya bukan sesuatu yang harus ditanggapi, tidak paslah, tapi karena ini ditanyakan [saya jawab]".
