Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh sikap tegas Presiden SBY menghentikan kerja sama sementara di bidang militer, pertukaran informasi dan hubungan intelijen dengan Australia.
Sekretaris Fraksi Demokrat Teuku Riefky mengatakan penghenatin kerja sama itu dilakukan sampai ada penjelasan dan pertanggungjawaban resmi Pemerintah Australia terkait kasus penyadapan terhadap Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono serta pejabat negara lainnya pada 2009.
“Fraksi kami mendukung kecepatan dan ketegasan respon presiden SBY terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia yang melanggar HAM, moral dan etika,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (20/11/2013).
Menurutnya, selama delapan tahun terakhir kedua negara punya kerja sama di berbagai bidang, tetapi dengan kejadian itu hubungan tersebut untuk sementara dibekukan.
“Jadi penghentian sementara pertukaran informasi dan latihan militer sudah tepat.” Ujar Teuku.
Secara resmi Presiden SBY malam ini akan mengirimkan surat kepada perdana menteri Australia, Tonny Abbot untuk meminta penjelasan kejadian penyadapan tersebut.
