Bisnis.com, JAKARTA - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan ada satu atau dua partai politik (parpol) yang diperkirakan tidak lolos dalam ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT).
Partai yang diperkirakan tidak akan lolos dalam PT 3,5% adalah partai-partai yang masih belum dikenal sepak terjangnya oleh masyarakat. Menurutnya, parpol tersebut, terutama parpol yang baru terbentuk masih harus bekerja keras untuk menarik dukungan dan kepercayaan masyarakat.
“Partai politik baru harus menyampaikan alasan yang tepat mengapa mereka layak dipilih masyarakat. Hal itu dapat dilakukan melalui proses rekrutmen yang jelas, tapi karena proses rekrutmen sudah selesai, maka hal yang dapat dilakukan adalah melakukan konsolidasi,” ujar Phillips J. Vermonte, peneliti CSIS, Rabu (6/11/2013).
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan ada 10 parpol yang resmi menjadi peserta pemilu 2014, di antaranya terdapat partai baru yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Namun, KPU akhirnya meloloskan dua partai lainnya yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Selain itu, Phillips memperkirakan akan ada perubahan sususan partai yang akan memimpin perolehan suara di parlemen.
Seperti diketahui, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012, parliamentary threshold telah ditetapkan sebesar 3,5% dan ketentuan ini akan diterapkan pada Pemilu 2014. Jumlah ambang batas tersebut naik jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2009 lalu yang hanya sebesar 2,5%.
Philips mengatakan bahwa penilaian apakah PT 3,5% dianggap efektif atau tidak dalam menyaring partai politik (parpol) berkualitas bergantung kepada pilihan bangsa, ingin mengutamakan representatif government atau effective government.
Jika memilih representatif government, maka ambang batasnya harus diturunkan dibawah 3,5% agar semakin banyak parpol yang dapat masuk ke parlemen. Sementara, jika memilih sistem effective government, maka jumlah ambang batas harus dinaikkan melebihi 3,5%.
Namun, Phillip menilai effective government lebih baik, dengan menaikkan PT menjadi 6-7%. “Saya beranggapan sistem effective government lebih baik, karena jumlah parpol di parlemen menjadi semakin sederhana dan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.
