Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR, Hidayat Nur Wahid mengingatkan Komisi Pemilihan Umum untuk serius menyempurnakan data pemilih tetap (DPT).
"KPU jangan main-main dengan diberikan waktu kemarin, dan KPU harus segera bekerja maksimal, KPU, Bawaslu selesaikan permasalahan ini dan duduk bareng dengan Mendagri," kata Hidayat di Gedung DPR hari ini, Kamis (24/10/2013).
Dia bahkan meminta agar KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadirkan DPT paling sempurna.
Menurutnya, langkah KPU menunda penetapan DPT jauh lebih tepat ketimbang KPU menyelenggarakan Pemilu dengan status DPT yang bermasalah. Apalagi menurut Hidayat, sedikitnya ada sekitar 11 juta masyarakat yang belum masuk ke dalam DPT tersebut.
"11 juta itu setara hampir 10%, banyak sekali. Padahal untuk PT (presidential thershold) yang diperlukan hanya 3,5%. Jadi keputusan (menunda) kemarin sudah tepat," ujarnya.
Dia meyakini penundaan tersebut tidak akan mengganggu proses yang berjalan. Namun FPKS mewanti-wanti supaya penundaan itu jangan sampai terulang kembali karena akan berdampak negatif, ujarnya.
