Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Najib Optimistis Malaysia Dapat Hindari Penurunan Peringkat Fitch

Bisnis.com, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Najib Razak yakin bahwa Malaysia dapat menghindari penurunan peringkat kredit karena pemerintah akan berupaya dengan "tingkat terbaik" untuk mencegah pelanggaran plafon utang.

Bisnis.com, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Najib Razak yakin bahwa Malaysia dapat menghindari penurunan peringkat kredit karena pemerintah akan berupaya dengan "tingkat terbaik" untuk mencegah pelanggaran plafon utang.

"Kami akan mengelolanya, " kata Najib dalam sebuah wawancara 11 Oktober di Putrajaya, pusat pemerintahan negara dekat Kuala Lumpur. " Kami sangat memantau bagaimana kami mengelola posisi makro kami, serta fiskal dan utang kami untuk memastikan bahwa kami tidak akan diturunkan peringkat."

Najib menaikkan harga BBM bersubsidi untuk pertama kalinya sejak 2010 dan mengatakan akan menunda beberapa proyek publik setelah Fitch Ratings memangkas prospek kredit Malaysia ke negatif pada Juli, mengutip meningkatnya tingkat utang dan kurangnya reformasi anggaran.

Negara Malaysia, yang memiliki utang berdenominasi mata uang asing jangka panjang dengan rating A oleh Fitch, telah menjalankan defisit anggaran tahunan setiap tahun mulai tahun 1998.

Dengan level 53,3%, rasio gross produk domestik terhadap utang Malaysia adalah yang tertinggi di antara 12 negara berkembang Asia setelah Sri Lanka, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

Moody `s Investors Service mengatakan bulan lalu bahwa kesenjangan anggaran dapat melampaui target PDB yang ditargetkan Najib sebesar 4% tahun ini dan memperingatkan target fiskal akan menjadi "semakin di luar jangkauan" kecuali ada tindakan lebih lanjut. Peringkat Moody atas obligasi pemerintah Malaysia adalah A3 dengan outlook stabil.

Pemerintah selanjutnya akan memotong subsidi negara, memperluas basis pajak dan mengelola pengeluaran secara hati-hati ," kata Najib , 60 tahun, yang juga menteri keuangan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Kabinet akan bertemu sebelum anggaran 2014 dirilis 25 Oktober untuk memutuskan apakah ada cukup dukungan publik untuk memperkenalkan pajak barang dan jasa, katanya .

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Fatkhul-nonaktif
Sumber : Bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper