Bisnis.com, JAKARTA--Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan jumlah dana APBN yang dikorupsi oleh partai politik per tahun mencapai sekitar Rp60 triliun, termasuk dalam bentuk pembahasan anggaran antara DPR dan pemerintah.
“Setahun itu saya perkirakan Rp60 triliun yang dicuri terkait pembahasan anggaran,” ujar Rizal dalam diskusi bertema “Bisakah Memutus Politik Uang Dalam Pilkada” bersama Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD, Farouk Muhammad dan mantan anggota DPR F-PDI Perjuangan, Noviantika Nasution, Jumat (11/10/2013).
Rizal mengakui pernah berupaya menurunkan tingginya angka korupsi itu melalui bantuan pemerintah untuk parpol, namun langkah itu tidak mudah untuk dilaksanakan karena berbagai kendala. Padahal, ujarnya, angka sebesar itu tergolong kecil dibandingkan RAPBN yang mencapai Rp1.600 triliun.
“Dulu pada zaman Gus Dur, saya mengusulkan agar parpol diberi subsidi sekitar Rp00 miliar. Jadi totalnya, sekitar Rp6 triliun pertahun,” ujaranya.
Dengan pembiayaan Rp6 triliun tersebut bisa konsentrasi untuk membangun kader-kader yang berkualitas,” ujarnya. Selain itu, parpol jadi mandiri sehingga potensi korupsi bisa dikurangi. Menurut Rizal, parpol yang sudah mendapat dana APBN, namun masih juga melakukan korupsi, maka parpol tersebut bisa didiskualifikasi dengan satu aturan karena telah dibiayai oleh pemerintah.
“Sekarang inikan parpol melakukan korupsi secara berjamaah, mulai dari pusat hingga daerah. Kalau sudah mendapat bantuan, masih korupsi, bisa dibubarkan,” tegasnya.
Sementara itu, Farouk Muhammad mengatakan DPD sedang melakukan kajian soal pembiyaan parpol ini. Dia mengakui tingginya korupsi di daerah tidak terlepas dari upaya kepala daerah untuk mencari dana untuk disetor ke parpol yang mengusungnya saat akan jadi kepala daerah.
“Kita lagi memikirkan, bagaimana sebenarnya cara pembiayaan parpol yang baik, apakah seperti selama ini, memungut iuran dari anggota,” ujarnya.
Farouk menambahkan agar sebaiknya ke depan memang pemilukada diserahkan kembali ke DPRD. Hal ini untuk meminimalisir money politik yang terjadi selama ini.
“Money politik kepada rakyat ini sangat negatif, sehingga saya mengusulkan lebih baik ke DPRD saja,” ucapnya.
