Bisnis.com, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengemukakan sejumlah alasan yang menjadi penyebab tidak diserahkannya pengelolaan dan pembangunan Pelabuhan Domestik Sekupang ke pihak swasta.
Mustofa Widjaya, Kepala BP Batam mengatakan pihaknya belum berencana mengajak pihak swasta untuk mengelola dan membangun Pelabuhan Domestik Sekupang.
“Kerjasama dengan swasta untuk mengelola dan membangun Pelabuhan Domestik Sekupang belum jadi pilihan,” katanya usai mendampingi kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Batam, Kamis (19/9/2013).
Menurut dia, BP Batam khawatir bila diserahkan ke pihak swasta maka retribusi pelabuhan akan naik dan itu akan memberatkan masyarakat penggunanya.
Saat ini, retribusi Pelabuhan Domestik Sekupang sebesar Rp5.000 per orang dan ia yakin bila dikelola swasta besarannya akan dikenakan lebih besar untuk menutupi pengembalian investasi yang sudah dikeluarkannya, biaya rutin dan biaya operasional lain.
Sebagai gambarannya saja, kata dia, BP Batam menaksir biaya pembangunan dan peningkatan sarana Pelabuhan Domestik Sekupang agar memadai membutuhkan anggaran sebesar Rp50 miliar.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satrya Wardhana mengemukakan pendapat yang sama.
“Pelabuhan Domestik Sekupang belum ekonomis bila diserahkan ke pihak swasta,” kata dia.
Dia menyetujui keputusan BP Batam untuk tidak menyerahkan pengelolaan dan pembangunan Pelabuhan Domestik Sekupang ke swasta.
Utilisasi Pelabuhan Domestik Sekupang untuk saat ini menurutnya akan lebih bermanfaat untuk menopang kebutuhan mobilitas antarpulau masyarakat ketimbang diharapkan memberikan pendapatan bila dikelola swasta.
Sejauh ini Pelabuhan Domestik Sekupang dioperasikan oleh Bp Batam sebagai dermaga sandar kapal-kapal feri yang melayani rute antarpulau, seperti ke Bengkalis, Selatpanjang dan Dumai.
