Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Rahudman Divonis Bebas, Jaksa Akan Kasasi

Bisnis.com, MEDAN - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Medan akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis bebas Wali Kota Medan nonaktif Rahudman Harahap.
Sukirno
Sukirno - Bisnis.com 15 Agustus 2013  |  18:10 WIB

Bisnis.com, MEDAN - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Medan akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis bebas Wali Kota Medan nonaktif Rahudman Harahap.

Rahudman divonis bebas murni oleh Majelis Hakim Tipikor yang diketuai oleh Sugiyanto dan anggota SB Hutagalung dan Kemas Ahmad Jauhari hari ini, Kamis (15/8/2013). Sidang vonis digelar sejak pukul 10.20 WIB hingga pukul 13.15 WIB di Ruang Sidang Utama Cakra I PN Medan dengan penjagaan ketat dari ratusan aparat kepolisian Polresta Medan.

Polim Siregar, Jaksa Penuntut Umum mengatakan tetap berkeyakinan sesuai dengan tututan yang mereka berikan kepada terdakwa. Untuk itu, JPU akan mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

"Sesuai dengan aturan KUHAP, kami diberi waktu 14 hari untuk melakukan kasasi. Banyak fakta-fakta yang terpotong dalam kesimpulan sidang tadi," ujarnya usai persidangan, Kamis (15/8/2013).

Dia mengaku tidak pernah memprediksi vonis majelis hakim Tipikor akan membebaskan Rahudman. Menurutnya, majelis hakim memiliki kewenangan dan keyakinan sendiri sehingga membebaskan terdakwa.

Jaksa Marcos Simaremare menghargai keputusan Majelis Hakim Tipikor PN Medan, yang membebaskan terdakwa Rahudman. Namun, Dia akan segera mempelajari berkas putusan yang dibacakan selama sekitar 3 jam itu. Keputusan ini merupakan vonis bebas pertama sejak Pengadilan Tipikor Medan dibentuk pada 2011.

"Kami belum dapat salinan putusannya. Kami ingin analisa juga alasan hakim menyatakan dakwaan-dakwan kami salah," tuturnya.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntut mantan Sekretaris Pemkab Tapanuli Selatan penjara empat tahun karena melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi. Sebagai Sekretaris Daerah Pemkab Tapanuli Selatan ia dianggap bersalah karena meminta pencairan dana TPAPD Semester I dan II sebelum anggarannya di APBD disahkan. Selain itu, dana tersebut juga tidak dicairkan serta tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.

"Ini kan bukan akhir segalanya. Masih ada usaha yang bisa diambil untuk kasus ini," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

medan tipikor wali kota rahudman
Editor : Sepudin Zuhri
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top