Bisnis.com, MOSKWA—Para menteri keuangan negara-negara G-20 menyatakan bersiap menghadang guncangan dari penghentian stimulus moneter oleh bank sentral Amerika Serikat.
Berdasarkan pernyataan bersama yang disampaikan pada Sabtu (20/7/13) waktu setempat di Moskwa, Rusia, mereka ingin memperkuat ekonomi dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan agar tidak menjadi sentimen negatif bagi pasar.
Pernyataan tersebut dirumuskan menyusul adanya kekhawatiran dari negara-negara berkembang jika pemulihan pertumbuhan ekonomi AS memberi ruang gerak bagi the Federal Reserve untuk mengurangi atau bahkan menghentikan quantitative easing (QE).
Spekulasi negara-negara maju akan mengurangi kebijakan stimulus moneternya telah menekan kinerja mata uang dan obligasi negara-negara berkembang sejak pertemuan para pengambil kebijakan moneter G-20 sebelumnya pada April 2013.
Mulai dari Korea Selatan hingga Afrika Selatan mengkhawatirkan kemungkinan the Fed mengurangi program pembelian obligasinya dalam waktu dekat karena dinilai dapat menekan permintaan global.
Menurut Menteri Keuangan Indonesia Chatib Basri, pemulihan ekonomi AS berisiko membuat the Fed menyesuaikan kebijakannya. “Pertanyaanya adalah seberapa cepat dan tentu kami harus menantikan apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan kedepan,” katanya.
Gubernur the Fed Ben S. Bernanke pada 19 Juni 2013 mengisyaratkan pihaknya mungkin akan mulai mengurangi QE pada tahun ini. “Anda harus siap mental dan terus memperhatikan pesan tersebut,” kata Gubernur Bank of Canada Stephen Poloz.
G-20 juga kembali menyerukan agar negara-negara beralih ke kebijakan yang membiarkan nilai tukar mata uang mereka masing-masing bergerak sesuai dengan fundamental pasar dan menghindari persaingan pelemahan mata uang.
“Tata cara perubahan kebijakan moneter di masa depan akan terus dilakukan dengan hati-hati dan dikomunikasikan dengan jelas,” kata para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 dalam pernyataannya usai pertemuan pada 19 dan 20 Juli 2013 di Moskwa.
“Kami menegaskan volatilitas yang berlebihan dari aliran modal finansial dan pergerakan nilai tukar yang tidak wajar daat berimplikasi yang merugikan bagi stabilitas perekonomian dan keuangan,” sambung mereka.
G-20 juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana upaya penindakan pengemplangan pajak global yang diusulkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam pertemuan tersebut.
Dukungan ini dapat mendorong lembaga keuangan internasional yang bermarkas di Paris, Prancis, itu untuk mencegah perusahaan-perusahaan raksasa dari penggunaan struktur kepemilikan yang rumit dan transfer pricing untuk menghindari pajak di berbagai negara.
“Kesepakatan pajak ini menonjol, tapi ada masalah dalam hal rinciannya. Bagaimana kesepakatan ini sebenarnya akan diimplementasikan masih belum jelas,” kata Marc Chandler, strategist mata uang di Brown Brothers Harriman & Co. di New York.
